Jakarta – Pemerintah menyatakan keinginan kuat untuk melanjutkan proyek kereta cepat Whoosh hingga Surabaya, meskipun menghadapi beban utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap rencana ini, sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan menanggung utang tersebut.
Prasetyo Hadi menjelaskan, Whoosh telah menjadi salah satu moda transportasi yang membantu mobilitas warga dari Jakarta ke Bandung. Ia berharap proyek ini dapat terus berkembang, bahkan sedang dipertimbangkan untuk menjangkau Surabaya, meskipun mengakui adanya kendala anggaran.
Menurut Prasetyo, pemerintah sedang mencari skema solusi agar beban utang KCIC tidak memakai dana APBN. Ini sejalan dengan penegasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beberapa hari lalu, bahwa APBN tidak akan menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Purbaya menyampaikan keputusan tersebut saat menanggapi opsi dari Danantara, induk holding BUMN, untuk menyerahkan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah. Ia menegaskan, tanggung jawab atas proyek sepenuhnya berada di tangan Danantara.
Menurut Purbaya, Danantara, yang menaungi semua BUMN, memiliki manajemen dan dividen sendiri yang rata-rata bisa mencapai Rp 80 triliun atau lebih per tahun. Karena itu, ia berpendapat Danantara seharusnya mengelola pembiayaan dari sumber tersebut. Setelah restrukturisasi BUMN melalui pembentukan Danantara, penerimaan dividen dari BUMN tidak lagi masuk ke kas negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sehingga wajar bila lembaga tersebut juga menanggung risiko pembiayaan proyek yang dikelolanya.
“Jangan kalau yang enak swasta, kalau enggak enak dibagi ke pemerintah. Ini kan mau dipisahin swasta sama government,” tegas Purbaya.
Sebelumnya, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan dua opsi untuk menyelesaikan utang proyek kereta cepat. Opsi pertama adalah dengan menambah modal (equity), atau opsi kedua dengan menyerahkan infrastruktur KCIC kepada pemerintah.
Dony mengklaim proyek KCIC telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan karena memangkas waktu perjalanan dan meningkatkan mobilitas masyarakat, dengan jumlah penumpang terus meningkat mencapai 30 ribu orang per hari. Namun, Dony menggarisbawahi bahwa penyelesaian utang KCIC harus mempertimbangkan keberlanjutan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium.
