Jakarta – Pemerintah pusat akan menggelontorkan dana APBN untuk merenovasi seluruh bangunan keagamaan yang dinilai tidak layak di seluruh Indonesia.
Kepastian ini disampaikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar usai rapat tingkat menteri Satuan Tugas (Satgas) Pesantren, Jumat (17/10/2025).
“Kita tidak hanya fokus pada Al-Khoziny atau pesantren, tetapi juga pada semua lembaga pendidikan, kegiatan keagamaan, dan rumah ibadah yang rawan, semuanya akan kita bantu,” tegas Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan melakukan audit dan pengecekan terhadap bangunan tempat ibadah dan layanan publik keagamaan, termasuk panti asuhan dan tempat belajar.
Kementerian PU saat ini sedang mengaudit 80 pesantren yang masuk kategori bangunan paling rawan.
Jumlah pesantren yang diaudit rencananya akan ditambah untuk mempercepat proses mitigasi.
Selain audit, Cak Imin juga akan memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menyempurnakan mekanisme perizinan dan pendirian bangunan.
Tujuannya adalah agar proses renovasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.
