Jakarta – Pelemahan nilai tukar rupiah yang kini menembus level Rp18.000 per dolar AS memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas sektor kesehatan nasional. Ketergantungan Indonesia pada bahan baku obat impor yang mencapai 85-90 persen membuat lonjakan harga obat dan vitamin menjadi keniscayaan yang sulit dihindari.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi memperingatkan bahwa kenaikan harga ini akan memicu efek domino bagi masyarakat hingga keberlangsungan industri. Kondisi tersebut diprediksi akan semakin menurunkan rasio konsumsi obat masyarakat yang saat ini sudah tergolong rendah.
Tidak hanya membebani konsumen, lonjakan harga obat juga berpotensi mengganggu kesehatan fiskal BPJS Kesehatan. Tulus menjelaskan, fasilitas kesehatan dipastikan bakal mengajukan klaim dengan nominal yang lebih tinggi, sehingga menekan kondisi finansial badan penyelenggara jaminan sosial tersebut.
Di sisi lain, industri farmasi skala menengah ke bawah menghadapi ancaman nyata gulung tikar. Ketidakmampuan produsen dalam menebus harga bahan baku impor yang melambung bakal menghentikan kegiatan produksi, yang pada akhirnya memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menanggapi gejolak ekonomi ini, pemerintah bergerak cepat untuk meredam sentimen negatif pasar. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berkomitmen memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter guna menstabilkan nilai tukar.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan optimisme pemerintah terhadap penguatan rupiah ke depan. Menurutnya, sinergi penuh antara otoritas fiskal dan moneter akan mampu mengembalikan kepercayaan pasar.
Kebijakan yang menyatu dan sinergi penuh seharusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke rupiah. Dengan begitu, rupiah akan meningkat secara signifikan dan tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang, ujar Purbaya di Gedung DPR, Sabtu, 6 Juni 2026.
