Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tetap melarang kegiatan studi tur bagi sekolah di wilayahnya. Penegasan ini disampaikan di tengah gelombang protes dari pelaku usaha pariwisata.
Keputusan ini merupakan respons atas aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung Sate, Bandung, oleh para pekerja dan pengusaha pariwisata.
Dedi Mulyadi berdalih, larangan studi tur diberlakukan demi kepentingan masyarakat luas.
“Sikap saya tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan, dan mengefisienkan pendidikan dari beban biaya yang tidak berkaitan dengan pendidikan karakter,” tegas Dedi melalui media sosial, Selasa (22/7).
Ia menambahkan, dirinya tidak ingin menerima keluhan dari orang tua atau siswa terkait paksaan mengikuti studi tur.
Sebelumnya, Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Senin (21/7). Mereka menuntut pencabutan larangan studi tur yang dinilai merugikan.
Koordinator aksi, Herdi Sudardja, mengungkapkan bahwa larangan tersebut menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan pariwisata hingga 60 persen.
“Dari Rp80 juta per bulan menjadi sekitar Rp30 juta. Pengusaha tidak bisa membayar cicilan,” keluhnya.
Larangan ini juga berdampak pada UMKM dan usaha lain yang terkait dengan sektor pariwisata.
Herdi menambahkan, pihaknya telah berupaya mengajukan audiensi dengan Pemprov Jabar, namun tidak mendapat respons. Aksi unjuk rasa menjadi pilihan terakhir untuk menyampaikan aspirasi.
“Kebijakan ini dikeluarkan tanpa solusi penyelamat bagi pengusaha maupun pekerja,” pungkasnya.
