Cikarang – Pemerintah terus berupaya menengahi sengketa antara konsumen dan pengembang Meikarta. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pemerintah hadir sebagai fasilitator.
Maruarar menyatakan hal tersebut saat meninjau langsung Kompleks Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (22/7/2025).
“Posisi kami adalah memfasilitasi sebagai pemerintah,” ujar Maruarar. “Tentu pemerintah seperti arahan Presiden Prabowo hadir bagi rakyatnya. Konsumen adalah rakyat Indonesia.”
Pemerintah dan manajemen Meikarta telah menyelesaikan pengajuan pengembalian dana (refund) untuk 40 unit apartemen.
Proses refund dilakukan pengembang dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup 15 unit, dan tahap kedua 25 unit apartemen.
Selanjutnya, pengembang akan menyelesaikan pengajuan refund untuk 38 unit apartemen dengan skema titip jual.
Maruarar bertemu langsung dengan para konsumen saat peninjauan.
“Hari ini adalah untuk tindak lanjut dari kesepakatan pertama kali kita bertemu yakni penyelesaian antara pengembang Meikarta dengan konsumen Meikarta,” kata Maruarar.
Ia juga mengapresiasi itikad baik pengembang. Sebelumnya, 13 konsumen telah menerima pengembalian dana.
Maruarar menegaskan, melindungi hak konsumen adalah tugas Kementerian PKP sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia diminta menuntaskan masalah Meikarta yang sudah bertahun-tahun belum selesai, dengan berpegang pada peraturan dan hukum yang berlaku.
Maruarar juga telah menghubungi James Riady untuk mencari solusi terbaik bagi konsumen Meikarta.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait bertemu dengan bos Lippo Group, James dan John Riady, serta konsumen Meikarta di Jakarta, Rabu (23/4/2025).
