Jakarta – Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) Daryono menilai gempa M6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6) menjadi pelajaran penting dalam paradigma mitigasi bencana kebumian.
Menurut dia, pemetaan seismik tidak lagi cukup berhenti pada sesar utama, melainkan harus diperluas hingga tingkat yang lebih rinci.
Daryono mengatakan pemerintah daerah perlu menjadikan data kerawanan sebagai acuan utama dalam penataan ruang, termasuk membatasi pembangunan di atas zona sesar aktif. Ia menegaskan, kesiapsiagaan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mutlak bagi kelangsungan hidup di zona seismik aktif seperti Sulawesi Tengah.
Dia menjelaskan gempa M6,7 tersebut menyingkap kerentanan geologis yang mendalam di wilayah itu. Sebagai gempa kerak dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif, peristiwa itu juga menjadi pengingat bahwa ancaman seismik di Sulawesi tidak hanya berasal dari jalur sesar utama Palu-Koro, tetapi juga dari percabangan sesar kompleks di sekitarnya.
Secara tektonik, kawasan Palolo dan Sausu merupakan zona tarikan atau pull-apart yang terbentuk akibat dinamika Sesar Palu-Koro.
Daryono menyebut ketidaksempurnaan pada jalur sesar geser utama memicu peregangan kerak bumi yang melahirkan sesar-sesar turun, lalu membentuk cekungan atau basin yang kini terisi endapan sedimen. “Inilah yang menjadi kunci mengapa guncangan gempa ini menjadi sangat destruktif,” tuturnya.
Menurut dia, endapan sedimen yang lunak di wilayah cekungan cenderung mengamplifikasi atau memperkuat gelombang seismik. Akibatnya, bangunan di atasnya menerima guncangan jauh lebih kuat dibandingkan area dengan batuan dasar yang keras.
Kerusakan infrastruktur yang massif disebutnya menjadi bukti nyata bahwa kerentanan fisik masih sangat tinggi. Ia menjelaskan, mayoritas bangunan yang terdampak merupakan struktur non-rekayasa yang belum memenuhi standar ketahanan gempa.
Selain itu, amblasnya jalur logistik utama juga menegaskan urgensi pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh serta kebutuhan jalur evakuasi alternatif yang tidak bergantung pada satu akses saja.
Daryono kemudian merujuk pada catatan sejarah gempa pada 1983, 1995, 2005, dan 2017 yang menunjukkan wilayah tersebut memang memiliki persistensi aktivitas seismik tinggi. Ia mengatakan rangkaian peristiwa itu menegaskan bahwa masyarakat hidup di atas kawasan yang sangat dinamis.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) hingga Sabtu (20/6) mencatat jumlah rumah rusak akibat bencana gempa bumi di daerah itu mencapai 2.319 unit.
BPBD juga menyebut total korban terdampak mencapai 8.586 jiwa dengan 2.762 kepala keluarga dalam bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi.
Pemerintah setempat saat ini menetapkan status darurat. Status tanggap darurat itu didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Nomor 300 2.1/195/BPBD-C-ST/2026 yang berlaku selama tujuh hari, mulai 17 hingga 23 Juni.
