Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak pakar dan praktisi ekonomi syariah untuk bersinergi dengan pemerintah. Tujuannya adalah mentransformasi pengelolaan dana umat di Indonesia.
Ajakan ini disampaikan saat Tasyakur Milad ke-22 Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Menag menekankan pentingnya perspektif segar dan keahlian profesional dari pihak eksternal. Ini untuk memperkuat tata kelola ekonomi Islam yang kredibel.
“Kami membutuhkan masukan dan bantuan khusus dari para ahli di luar kementerian secara profesional, baik secara teoretis maupun praktis,” ujarnya.
Salah satu poin krusial adalah rencana pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU). Menag menargetkan rumusan dan gagasan konkret mengenai LPDU dapat diintensifkan, terutama di bulan Ramadan.
Setiap langkah penguatan ekonomi harus sesuai koridor hukum, khususnya UUD 1945 Pasal 33. Menag juga mengingatkan prinsip ekonomi di zaman Rasulullah SAW, di mana stabilitas keamanan adalah kunci utama pertumbuhan ekonomi.
“Ekonomi itu butuh rasa aman,” tegasnya.
Menag juga mengingatkan agar para pemikir ekonomi Islam tidak kehilangan jati diri. Jangan sampai terjebak dalam pemikiran yang terlalu rasional-liberal tanpa akar teologis yang kuat.
“Saya mohon gagasan kita ini jangan terpisah dengan ayat, hadis, dan kitab-kitab kuning sebagai legitimasi,” pesannya.
Menutup arahannya, Menag berpesan agar lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di era digital. Ia mengingatkan pentingnya menjaga akurasi ucapan agar tidak terjadi distorsi informasi.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Di antaranya Wakil Presiden RI periode 2019-2024 KH. Ma’ruf Amin, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI, CEO Danantara Rosan Roeslani, Kepala Baznas Noor Achmad, Chairul Tanjung, serta pejabat IAEI dan stakeholders ekonomi Islam.
