Menurut Pengamat, Larangan Mudik tanpa Aturan Teknis Buat Masyarakat Bingung

  • Bagikan
Pemerintah diminta untuk terbitkan aturan teknis pelarangan mudik lebaran 2021 Foto: ANTARA/HO-Kemenko PMK

FENESIA – Menko PMK Muhadjir Effendy resmi mengeluarkan larangan untuk masyarakat untuk tidak mudik lebaran pada 6-17 Mei.

Masyarakat juga diimbau tidak melakukan perjalanan keluar daerah sebelum dan sesudah tanggal 6-17 Mei. Akan tetapi, pemerintah belum menerbitkan peraturan teknisterkait pelarangan mudik tersebut.

Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, larangan mudik tanpa mekanisme dapat membuat masyarakat bingung dan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Trubus meminta pemerintah untuk mengeluarkan aturan rinci dari pelarangan mudik tersebut.

“Ini kan kebijakan yang terburu-buru, jadinya seperti inkonsisten, karena sudah disampaikan pelarangan tapi gak ada mekanisme teknisnya. Dampaknya, masyarakat jadi bingung. Jadi ada¬†public distrust, kepercayaan publik pada pemerintah ini berkurang,” kata Trubus seperti yang dikutip dari CNN Indonesia.

Pemerintah juga diminta segera menerbitkan Surat Edaran (SE) larangan mudik supaya pemerintah daerah dapat melakukan persiapan dan sosialisasi pada masyarakat.

Menurut Trubus, aturan pelarangan yang ketat bisa menjadi simalakama bagi pemerintah, terutama melihat psikologis masyarakat yang tahun lalu juga tidak mudik. Meski ada aturan, mereka yang ingin mudik bisa saja mencari celah dari aturan yang sudah dibuat.

“Jadi ini simalakama ya sebenarnya, kalau aturannya tegas melarang, public distrust bisa jadi semakin besar. Ada juga masyarakat yang mencari celah dari aturan, kalau tidak ketat, seperti pemerintah tidak konsisten,” ungkap Trubus.

Trubus sendiri berpendapat pemerintah sebaiknya tidak melarang mudik lebaran 2021, namun mengoptimalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di setiap daerah. Dengan begitu, setiap pintu masuk akan dijaga ketat, dan hanya yang memiliki surat keterangan negatif Covid-19 yang bisa memasuki wilayah atau melakukan perjalanan.

Ia juga meminta optimalisasi peran RT/RW setempat untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah dan dalam keseharian masyarakat di lingkungannya.

“Saran saya sebenarnya tidak perlu dilarang [mudik], kita akan ada namanya PPKM Mikro, itu saja diperketat pakai surat negatif Covid-19 itu, dan peran RT/RW ditingkatkan supaya warga patuh dan disiplin protokol kesehatan,” ujarnya.

  • Bagikan