Jakarta – Pemerintah genjot penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada puluhan juta keluarga di seluruh Indonesia. Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) telah disalurkan kepada 27,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan penyaluran BLTS Kesejahteraan Rakyat (Kesra) telah mencapai 27.335.477 KPM.
Penyaluran bansos ini dilakukan melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan PT Pos Indonesia.
Bank Mandiri mencatat telah menyalurkan kepada 4.022.294 KPM, BNI kepada 5.147.530 KPM, BRI kepada 5.390.733 KPM, dan BSI kepada 489.698 KPM. PT Pos Indonesia menyalurkan kepada 12.285.222 KPM.
Selain BLTS, Gus Ipul merinci penyaluran bantuan sosial reguler. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau sembako telah didistribusikan kepada 6.875.211 KPM.
Sebanyak 6.091.958 KPM menerima bantuan sembako melalui Himbara, dan 783.253 KPM melalui PT Pos Indonesia.
“Bantuan sembako triwulan keempat yang belum salur sebanyak 11.401.872 KPM,” jelas Gus Ipul.
Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan triwulan keempat telah disalurkan kepada 9.407.384 KPM. Pemerintah menanggung biaya penyaluran dan petugas.
“Jangan ada pihak yang memotong jumlah bansos,” tegasnya.
Sebelumnya, Mensos menekankan pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akurat.
Kemensos membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pemutakhiran data.
“Yang dibutuhkan dari data ini adalah kolaborasi untuk pemutakhiran, karena data ini sangat penting. Kalau datanya akurat, intervensi dari kami juga akan tepat sasaran dan berdampak,” kata Gus Ipul di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (20/11/2025).
Kesesuaian DTSEN dengan kondisi di lapangan akan mempermudah integrasi program pemerintah pusat dan daerah.
