Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan belum ada informasi valid soal minat swasta memanfaatkan lumpur sisa banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pernyataan ini disampaikan saat pelepasan taruna Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Taruna KKP akan membantu percepatan penanganan dampak pascabencana Sumatera.
“Itu banyak informasi, bahwa katanya ada yang tertarik membeli lumpur, saya belum dapat informasi yang pasti,” kata Tito.
Pemerintah terus berupaya membersihkan endapan lumpur di sejumlah wilayah terdampak.
Lumpur menyebabkan pendangkalan sungai parah, bahkan hampir sejajar dengan rumah warga.
Pemerintah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan untuk memanfaatkan lumpur sebagai bantalan tanggul. Tujuannya memperkuat pertahanan terhadap banjir susulan.
Tito menegaskan klaim pembelian lumpur oleh swasta belum terverifikasi. Isu ini beredar di media sosial dan platform berita daring.
Tito menilai klaim tersebut perlu ditanggapi hati-hati sampai data konkret tersedia.
Sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatera, Tito memaparkan tantangan pemulihan. Salah satunya lumpur yang mengeras dan sulit dibersihkan, terutama di gang sempit.
Pemerintah pusat memobilisasi sumber daya dari kementerian/lembaga, TNI, dan Polri.
KKP mengerahkan ribuan taruna untuk penanganan dan pembersihan dampak banjir.
Hingga saat ini, belum ada konfirmasi dari kementerian teknis atau pihak swasta terkait minat pengambilan lumpur.
