Padang – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyebut antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam sepekan terakhir dipicu oleh penetapan kuota BBM dari pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Menyikapi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menginstruksikan Dinas ESDM untuk segera melakukan evaluasi bersama pihak Pertamina. Selain itu, pihaknya juga telah melayangkan surat resmi kepada pemerintah pusat guna meminta penambahan kuota BBM.
“Sudah diperintahkan Dinas ESDM untuk rapat dengan Pertamina dan evaluasi. Kemudian sudah buat surat untuk tambahan kuota untuk Sumbar,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi menilai, penetapan kuota oleh BPH Migas selama ini seringkali tidak melibatkan pemerintah daerah secara maksimal. Akibatnya, angka yang ditetapkan kerap berada di bawah usulan kebutuhan konsumsi BBM yang sebenarnya.
“Barangkali keputusan pusat itu dalam menetapkan kuota tanpa membicarakan dengan pemerintah provinsi. Kita sudah usulkan, tapi rata-rata ditetapkan masih di bawah usulan kita. Inilah akibatnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, tingginya konsumsi BBM di Sumatera Barat juga dipicu oleh status daerah tersebut sebagai destinasi wisata. Hal ini menyebabkan lonjakan kebutuhan BBM tidak hanya datang dari warga lokal, tetapi juga dari wisatawan luar daerah.
“Sumbar memang daerah wisata. Yang mengonsumsi BBM bukan hanya orang Sumbar, tapi juga orang yang berkunjung ke Sumbar,” tuturnya.
Selain mendesak penambahan kuota, Mahyeldi meminta agar pengawasan distribusi BBM di SPBU diperketat guna mencegah terjadinya penyalahgunaan. Ia mendorong Pertamina untuk bersinergi dengan aparat kepolisian dalam melakukan pengawasan di lapangan.
“Kita minta Pertamina bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan di SPBU. Jika ada SPBU yang bermain, agar diberikan sanksi penutupan,” tegasnya.
