Mahfud : Bagi Pemerintah KLB Demokrat Urusan Internal Partai

Mahfud kemudian mengungkapkan kejadian-kejadian serupa di masa lalu, seperti saat Megawati Soekarnoputri menjabat atau bahkan saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden. Kongres luar biasa untuk mendapatkan satu kepemimpinan partai yang dilakukan kader partai kerap terjadi.

Ia mengatakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 segala bentuk kegiatan partai yang mengatasnamakam kader tak bisa dilarang oleh pemerintah. Hal sama juga berlaku untuk kegiatan berupa Kongres Luar Biasa (KLB) yang terjadi di Deli Serdang kemarin, Jumat (5/3).

“Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang,” cuitnya.

Tidak ada campur tangan, atau intervensi pemerintah juga menurut Mahfud pernah dilakukan Mega dan SBY saat menjabat sebagai presiden. Pada Megawati, Matoru Abdul Jalil pernah berusaha mengambil alih PKB dari Gus Dur, namun Matoru kalah di pengadilan pada 2003.

Saat itu, Mega tak melarang atau mendorong karena secara hukum hal itu masalah internal PKB, ucapnya.

“Sama juga dengan sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol,” ungkap Mahfud.