Padang – Dinas Pertanian Kota Padang resmi memulai pelaksanaan vaksinasi tahap kedua Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) bagi hewan ternak pada Rabu (1/7/2026). Langkah ini ditempuh sebagai upaya strategis untuk memastikan kesehatan hewan sekaligus memutus mata rantai penyebaran virus PMK di wilayah tersebut.
Pemerintah kota telah menyediakan 700 dosis vaksin yang didistribusikan secara gratis kepada para peternak. Masyarakat diharapkan segera memanfaatkan kuota terbatas ini dengan melampirkan kartu identitas diri sebagai syarat administratif.
Sebagai catatan, syarat mutlak pemberian vaksinasi ini adalah kondisi fisik hewan harus dalam keadaan sehat.
Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani, mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan alokasi sebanyak 3.000 dosis vaksin dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk sepanjang tahun 2026.
“Hingga awal Juli 2026, realisasi vaksinasi telah mencapai 1.300 dosis yang tersebar di 10 kecamatan,” ujar Yoice.
Seluruh kecamatan di Kota Padang menerima jatah vaksinasi ini, kecuali Kecamatan Padang Barat yang tercatat tidak memiliki populasi ternak sapi.
Proses pelaksanaan vaksinasi di lapangan dikerjakan langsung oleh dokter hewan dari Bidang Kesehatan Hewan bersama tim Puskeswan yang sebelumnya telah merampungkan survei lokasi. Yoice menjelaskan bahwa prioritas utama vaksinasi diberikan kepada sapi betina guna menjaga keberlangsungan populasi ternak.
“Fokus utama memang sapi betina, namun sapi jantan tetap bisa divaksin selama tidak mendekati masa pemotongan kurban,” jelasnya.
Pihaknya menargetkan seluruh kuota 3.000 dosis vaksin tersebut dapat tersalurkan sepenuhnya kepada peternak paling lambat pada September 2026. Menurutnya, pemberian vaksin terbukti efektif meningkatkan imunitas ternak serta menekan risiko kematian akibat PMK.
“Kami mengimbau peternak agar tidak takut memvaksin ternaknya karena ini akan mempercepat proses pemulihan jika ternak terpapar virus,” tambah Yoice.
Melalui program ini, pemerintah berharap produktivitas sektor peternakan di Kota Padang tetap terjaga. Selain itu, langkah tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan ekonomi bagi para peternak lokal.
