Jakarta – Bencana banjir yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh selama sebulan terakhir tidak hanya menciptakan krisis kemanusiaan, tetapi kini mulai memicu potensi krisis legitimasi pemerintah.
Lembaga riset Deep Intelligence Research (DIR) mengungkapkan adanya pergeseran narasi yang serius dalam pemberitaan media dan percakapan di media sosial terkait penanganan bencana ini.
Kajian DIR yang digelar pada 25 November hingga 24 Desember 2025 menunjukkan, meskipun 69% pemberitaan media mainstream masih bernada positif seputar manajemen krisis dan penanganan bencana, alarm serius berbunyi dari 28% sentimen negatif.
Sentimen ini muncul akibat isu keterlambatan bantuan dan dampak pasca-bencana yang tak kunjung teratasi.
Direktur Komunikasi DIR, Neni Nur Hayati, menjelaskan puncak sentimen negatif terjadi pada 1 Desember 2025, selaras dengan darurat awal banjir bandang. “Pasca 5 Desember, narasi positif sempat menyalip.
Namun, anomali pada 19 Desember kembali memperlihatkan lonjakan sentimen negatif, terpicu oleh belum meratanya bantuan dan kondisi korban di wilayah terisolasi,” ungkap Neni pada Kamis (25/12/2025).
Gelombang Percakapan Publik dan Kritik Sistemik
Data DIR mencatat total 30.489 pemberitaan tentang “Banjir Sumatera dan Aceh” tersebar di 16.233 media lokal, 14.207 media nasional, dan 49 media internasional, dengan Kompas.com, Tempo.com, dan Detik.com sebagai media terdepan.
Di ranah media sosial, lebih dari 55.600 unggahan dari 28.100 netizen menghasilkan volume percakapan (total talk) mencapai lebih dari dua juta interaksi. Instagram dan TikTok menjadi platform dengan interaksi tertinggi, menunjukkan viralitas isu bencana.
Kajian DIR mengidentifikasi tiga klaster utama percakapan. Pertama, klaster kemanusiaan yang berfokus pada kondisi korban.
Kedua, klaster gugatan sistemik yang menuding eksploitasi hutan dan tambang sebagai penyebab bencana, diperkuat temuan kayu gelondongan.
Ketiga, klaster eskalasi politik yang mengkritik keterlambatan penanganan dan mulai menganggapnya sebagai krisis legitimasi serta kegagalan komunikasi publik.
Ancaman Disintegrasi dan Rekomendasi Mendesak
Neni menyoroti munculnya narasi disintegrasi di Aceh dan Nias yang menyertakan kata kunci “Merdeka”.
“Ini menandakan bencana telah bertransformasi menjadi alat tawar politik yang berpotensi mengancam stabilitas nasional,” tegasnya.
Menanggapi temuan ini, DIR mengajukan rekomendasi strategis.
Pertama, pemerintah harus mempercepat penetapan status bencana nasional dan menghadirkan simbol empati negara melalui kunjungan pejabat tinggi ke lokasi.
Kedua, menegakkan transparansi dan hukum dengan investigasi terbuka serta audit terhadap 31 perusahaan ekstraktif yang diduga memicu bencana ekologis.
Ketiga, mitigasi narasi dan kontra-disintegrasi melalui dialog dengan tokoh masyarakat serta mengaktifkan kontra-narasi di media sosial untuk mengimbangi konten provokatif.
Keempat, penanganan krisis ekonomi mikro dengan mengintervensi harga pangan lokal di wilayah terdampak, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.
