Jatinangor – Pemerintah menargetkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih beroperasi penuh pada 2026. Langkah ini diharapkan menjadi solusi untuk menstabilkan harga pangan dan menekan inflasi di daerah hingga tingkat nasional.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan Kopdes akan menjadi instrumen penting pemerintah dalam mengendalikan harga.
“Operasionalisasi koperasi desa/kelurahan ini akan membuat monitoring inflasi lebih detail dan komprehensif,” ujar Ferry saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
Kopdes akan berperan sebagai penyalur bantuan sosial dan subsidi langsung, serta menjadi offtaker hasil produksi masyarakat.
Produk pertanian, perkebunan, hingga kerajinan akan dibeli dan disimpan di gudang Kopdes untuk didistribusikan saat harga bergejolak.
“Gabah dari petani bisa dibeli koperasi, kemudian disimpan di gudang. Ini menjaga stok dan mencegah lonjakan harga,” jelas Ferry.
Pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan fisik Kopdes, termasuk gerai dan gudang.
Sesuai Inpres Nomor 17 Tahun 2025, seluruh aset fisik Kopdes ditargetkan siap beroperasi pada Maret 2026.
Ferry meminta pemerintah daerah membantu inventarisasi lahan untuk pembangunan fasilitas Kopdes.
Hingga Oktober 2025, tercatat 82.223 koperasi desa berbadan hukum dengan 1,12 juta anggota.
Pemerintah berharap, operasionalisasi Kopdes Merah Putih dapat membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen dan swasembada pangan nasional.
“Kalau koperasi desa berjalan, negara kembali hadir menguasai produk yang menjadi hajat hidup orang banyak. Kita bisa kurangi impor dan membangun swasembada pangan, energi, dan sektor strategis lainnya,” pungkas Ferry.
