Berita

Komisi IX DPR Mendorong Dana MBG Langsung Diberikan ke Orang Tua

86
×

Komisi IX DPR Mendorong Dana MBG Langsung Diberikan ke Orang Tua

Sebarkan artikel ini
1f35331cd40dd8cfcfd9bbada42cfcd8.jpg
1f35331cd40dd8cfcfd9bbada42cfcd8.jpg

Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan penyaluran dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) langsung kepada orang tua. Langkah ini diharapkan dapat mencegah kasus keracunan massal yang marak terjadi, sekaligus meningkatkan kualitas implementasi program, ujarnya di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Menurut Charles, opsi pemberian dana MBG secara langsung kepada orang tua dinilai lebih efektif. Ia meyakini, orang tua pasti menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya, termasuk dalam penyediaan makanan bergizi yang disukai.

Selain itu, Charles berpandangan langkah ini juga akan mempercepat serapan anggaran MBG. Hingga Agustus lalu, serapan anggaran di Badan Gizi Nasional (BGN) baru mencapai 18,6 persen, menyisakan 82 persen yang harus diserap dalam waktu 3,5 bulan.

Terpisah, menanggapi maraknya kasus keracunan akibat program MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya telah menyatakan kesiapan untuk membentuk tim investigasi. Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menjelaskan, tim ini terdiri atas ahli kimia, ahli farmasi, dan ahli kesehatan, ujarnya pada Senin (22/9/2025).

Pembentukan tim ini menjadi opsi kedua atau second opinion, mengingat BGN tidak dapat langsung memberikan justifikasi tanpa menunggu hasil investigasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang membutuhkan waktu cukup lama. “Sebelum hasil dari BPOM keluar, kami sudah bisa mengira-ngira apa yang menjadi penyebab anak-anak ini sakit,” kata Nanik.

Nanik merinci, hasil investigasi BPOM di kota besar biasanya membutuhkan waktu empat hari hingga satu pekan. Sementara di daerah, prosesnya bisa memakan waktu hingga 14 hari karena tim harus mengunjungi lokasi berbeda. “Selama waktu itu tentu kan simpang siur informasi,” tambahnya.

Oleh karena itu, tim investigasi BGN diharapkan dapat mempercepat temuan awal penyebab kasus, sembari menunggu hasil resmi dari BPOM. Langkah ini penting agar pemerintah dan pihak terkait dapat segera mengambil tindakan perbaikan, baik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun pengobatan pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.