Jakarta – Pemerintah pusat kebut perbaikan pesantren di seluruh Indonesia demi keamanan dan kenyamanan santri.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memimpin upaya percepatan renovasi dan rekonstruksi ini.
Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) digelar untuk menyelaraskan langkah dengan berbagai pihak terkait.
Sekretaris Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Jawa Timur turut hadir dalam Rakorda tersebut.
Perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri juga ambil bagian.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PMK, Abdul Haris, menyoroti pentingnya sertifikasi bangunan pesantren.
“Masih banyak pesantren yang belum memiliki standar sertifikasi pembangunan, seperti PBG dan SLF,” kata Abdul Haris, Rabu (12/11/2025).
Kemenko PMK mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat renovasi, rekonstruksi, dan penerbitan PBG serta SLF.
Tujuannya adalah menciptakan pemahaman bersama tentang mekanisme kolaborasi lintas sektor.
Abdul Haris mengungkapkan, saat ini terdapat 42.639 pesantren di Indonesia.
Sebanyak 76,57 persen atau 32.441 pesantren berada di Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah.
Direktur Jenderal Kemen PU, Dewi Chomistriana, menekankan pentingnya antisipasi bencana dalam pembangunan pesantren.
“Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam penerbitan PBG dan SLF,” kata Dewi.
Pemerintah kabupaten/kota diharapkan mempercepat kepemilikan PBG dan SLF bagi pesantren.
