Jakarta – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berupaya memperkuat kedaulatan negara dengan mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp17 triliun untuk tahun 2026. Permohonan tersebut diajukan dalam rapat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Komisi I DPR, Rabu (9/7).
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan, penambahan anggaran ini akan meningkatkan total kebutuhan anggaran Kemenhan menjadi Rp184 triliun pada tahun 2026. “Saya tadi bilang kita butuh Rp184 triliun,” kata Sjafrie usai rapat tertutup di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (9/7).
Sjafrie mengakui bahwa dirinya tidak mengingat rincian detail dari total kebutuhan anggaran tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp167 triliun masih belum mencukupi.
Menurut Sjafrie, anggaran tersebut tidak hanya untuk pengadaan alutsista, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dari berbagai tingkatan. “Ini tidak bisa kita bandingkan dengan membeli sesuatu peralatan militer, ini sangat mahal untuk menjalin kedaulatan negara,” tegas Sjafrie pada Rabu (9/7).
Dari total kebutuhan anggaran tersebut, Sjafrie menjelaskan, separuhnya akan dialokasikan untuk belanja pegawai, sementara sisanya akan digunakan untuk belanja modal, termasuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
“Memang kita membutuhkan alutsista itu cukup besar. Tapi anggaran yang dialokasikan cukup kecil. Kita tahu belanja pegawai sekarang itu sudah 50 persen. Sedangkan belanja modal untuk alutsista masih setengahnya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kemenkeu telah menetapkan anggaran pagu indikatif untuk total 98 lembaga dan kementerian. Kemenhan menjadi penerima pagu indikatif terbesar kedua dengan nilai Rp167,4 triliun.
Badan Gizi Nasional (BGN) menempati posisi pertama dengan anggaran sebesar Rp217,8 triliun untuk program makan bergizi gratis. Sementara itu, Polri berada di posisi ketiga dengan alokasi anggaran sebesar Rp109,6 triliun.
