Jakarta – Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, mendesak DPR RI untuk segera melanjutkan Panja Judi Online. Ia menilai penghentian panja ini memprihatinkan.
Panja ini dibentuk oleh Komisi I dan Komisi III DPR RI pada akhir 2024 hingga 2025.
Kelrey menilai kejahatan finansial digital semakin marak dan merusak ekonomi masyarakat.
Menurutnya, judi online bukan lagi sekadar pelanggaran hukum biasa.
Praktik ini telah berkembang menjadi ancaman sistemik terhadap stabilitas sosial dan ekonomi nasional, menjerat ribuan masyarakat kecil, terutama generasi muda.
Kelrey menilai DPR punya tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan Panja Judi Online kembali aktif.
NIC meminta pimpinan DPR, termasuk Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad, mengambil langkah konkret melanjutkan pengawasan dan investigasi.
Penguatan pengawasan dan regulasi dinilai penting untuk memutus mata rantai sindikat judi online yang diduga melibatkan jaringan lintas negara.
Komisi I DPR RI didorong memperkuat fungsi pengawasan terhadap infrastruktur digital nasional, termasuk memperketat sistem keamanan siber.
Kelrey menyoroti efektivitas pemblokiran situs dan rekening yang dinilai belum signifikan.
NIC meminta PPATK melacak aliran dana terkait judi online secara menyeluruh, termasuk kemungkinan keterlibatan sindikat internasional.
Kelrey juga meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap masalah ini dan mendorong agar fenomena ini dianggap sebagai kondisi darurat nasional.
Sorotan juga diarahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kelrey meminta Wakil Komdigi Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo untuk aktif membereskan masalah ini.
“Kepada wakil pimpinan kementerian tersebut, kami minta untuk fokus melakukan pembenahan internal terhadap aparatur sipil negara (ASN) dan birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya serius dalam memberantas judi online,” tegas Kelrey.
NIC menduga masih ada oknum birokrat di lingkungan Komdigi yang “bermain” atau tidak bekerja maksimal menutup celah operasional situs judi online.
Kelrey juga mendorong keterlibatan BSSN untuk memperkuat sistem pengawasan digital nasional, menutup akses terhadap jaringan server yang digunakan operator judi online.
Menurut Kelrey, terhentinya Panja Judi Online di DPR menimbulkan kecurigaan publik. NIC menilai ada intervensi dari pihak tertentu yang berkepentingan dengan bisnis ilegal ini.
Kelrey mendesak agar Panja Judi Online DPR RI segera diaktifkan kembali dan bekerja transparan serta akuntabel, melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Jika Panja ini tidak segera dilanjutkan, publik berhak mempertanyakan apakah ada kekuatan politik yang berusaha memperlambat bahkan menggagalkan upaya pemberantasan judi online di tingkat nasional,” pungkasnya.
