London – Keir Starmer resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Perdana Menteri Inggris.
Keputusan ini mengakhiri masa kepemimpinannya yang tercatat sebagai salah satu periode pemerintahan tersingkat dalam sejarah politik modern Inggris, yakni kurang dari dua tahun.
Langkah mundur Starmer dipicu oleh akumulasi tekanan ekonomi dan perpecahan internal di Partai Buruh.
Berdasarkan laporan Bloomberg pada Selasa (23/6), Starmer sejak awal menjabat memang telah mewarisi kondisi fiskal yang sangat menantang bagi negara.
Saat transisi kekuasaan terjadi, pinjaman pemerintah tercatat mencapai sekitar 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi ini diperburuk dengan rasio utang publik yang mendekati 100 persen dari total output ekonomi nasional.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal tersebut, pemerintah harus berhadapan dengan krisis layanan publik. Layanan Kesehatan Nasional (NHS) mengalami tekanan hebat dengan catatan daftar tunggu pasien yang mencapai 7,8 juta orang.
Dalam anggaran pertamanya pada Oktober 2024, pemerintahan Starmer menetapkan perbaikan layanan publik sebagai prioritas utama.
Untuk mendanai komitmen tersebut, pemerintah menghimpun dana sekitar 40 miliar poundsterling melalui penyesuaian kebijakan perpajakan serta menambah pinjaman sebesar 30 miliar poundsterling.
Upaya menjaga janji kampanye untuk tidak menaikkan pajak rumah tangga secara luas memaksa pemerintah mengalihkan beban fiskal kepada sektor usaha dan kelompok berpenghasilan tinggi.
Pemerintah menerapkan pungutan baru yang menyasar sekolah swasta, lahan pertanian warisan, serta industri ekuitas swasta.
Kebijakan tersebut menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Kalangan dunia usaha menyampaikan kekhawatiran mendalam mengenai dampak kenaikan pajak terhadap iklim investasi dan biaya operasional perusahaan.
Di sisi lain, pemotongan bantuan biaya bahan bakar musim dingin bagi sebagian pensiunan memicu penolakan keras, bahkan dari anggota parlemen sayap kiri Partai Buruh sendiri.
Upaya pemerintah untuk menyeimbangkan anggaran melalui pemangkasan sekitar 5 miliar poundsterling dari anggaran kesejahteraan awal tahun lalu juga berujung kegagalan.
Langkah pemangkasan tersebut akhirnya dibatalkan akibat resistensi internal yang kuat di dalam tubuh Partai Buruh.
Pembatalan kebijakan ini dinilai menjadi salah satu langkah yang paling merugikan secara politik bagi posisi Starmer.
Tekanan ekonomi semakin terasa ketika inflasi kembali meningkat hingga mencapai 3,8 persen pada September tahun lalu.
Kenaikan upah minimum dan pajak gaji yang diterapkan pemerintah turut meningkatkan biaya tenaga kerja, yang menurut para ekonom, memberikan kontribusi terhadap tekanan harga.
Data ketenagakerjaan menunjukkan penurunan jumlah pekerja dalam sistem penggajian hingga hampir 200 ribu orang.
Kondisi ini memperburuk situasi dunia usaha yang tengah menghadapi perlambatan ekonomi.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, pemerintahan Starmer sempat meluncurkan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu program unggulan adalah penghapusan batas tunjangan dua anak yang diestimasi dapat membantu sekitar 450 ribu anak keluar dari jerat kemiskinan.
Namun, kombinasi dari tekanan ekonomi yang persisten, kritik dari pelaku bisnis, serta perpecahan di internal partai akhirnya menutup ruang gerak politik Starmer.
Seluruh faktor tersebut menjadi tantangan besar yang membayangi pemerintahannya hingga ia memutuskan untuk melepaskan jabatan perdana menteri.
