Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menolak wacana DPR yang ingin menempatkan Polri di bawah kementerian. Sikap ini mendapat dukungan luas.
Dukungan datang dari ormas besar seperti PP Muhammadiyah dan PBNU.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menilai wacana itu tidak sejalan dengan reformasi pasca-1998. Reformasi menempatkan institusi strategis langsung di bawah Presiden.
Hal ini demi efektivitas koordinasi dan akuntabilitas.
Haedar menegaskan, bangsa ini seharusnya fokus pada penguatan reformasi. Perubahan struktural berpotensi memunculkan persoalan baru.
Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) juga mendukung Polri tetap di bawah Presiden. Ia menilai penolakan Kapolri terhadap wacana “Menteri Kepolisian” adalah sikap tepat.
Sikap itu dinilai tepat untuk menjaga independensi dan marwah Polri.
Menurutnya, penempatan Polri di bawah kementerian bukan sekadar struktur. Tetapi menyangkut garis kendali yang berpotensi membuka ruang tarik-menarik kepentingan politik.
