Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) menonaktifkan dua pejabatnya menyusul temuan potensi maladministrasi dalam pengadaan barang dan jasa program Sekolah Rakyat. Langkah ini diambil sebagai upaya objektif untuk mendalami proses pengadaan yang sempat menuai kritik publik.
Dua pejabat yang dibebastugaskan sementara adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, penonaktifan ini bertujuan memastikan kelancaran investigasi internal sekaligus upaya perbaikan tata kelola pengadaan ke depan.
Menurut Gus Ipul, keputusan tersebut menjadi bentuk komitmen kementerian agar proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2026 lebih akuntabel, transparan, dan terbebas dari praktik korupsi.
Kemensos saat ini juga tengah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian terkait proses pengadaan tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk konsultasi agar seluruh prosedur berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Sebelumnya, tim khusus yang dipimpin Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono telah melakukan klarifikasi selama satu minggu terkait pengadaan sepatu sekolah. Meski secara umum proses dinilai sesuai prosedur, tim menemukan catatan terkait potensi maladministrasi.
Potensi tersebut dipicu oleh besarnya volume pengadaan, keterbatasan waktu, serta keterbatasan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses tersebut. Saat ini, Plt Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, ditugaskan untuk melakukan investigasi menyeluruh atas temuan tersebut.
Gus Ipul memastikan setiap temuan akan ditindaklanjuti secara proporsional. Jika ditemukan pelanggaran, kementerian siap memberikan sanksi administratif hingga menyerahkan kepada penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain menonaktifkan pejabat terkait, Gus Ipul telah menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kemensos untuk segera melakukan rasionalisasi anggaran dan penguatan kapasitas tim pengadaan guna mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan.
