Jakarta – Mayoritas masyarakat menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung melalui DPRD. Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan penolakan mencapai 68 persen.
Menanggapi hasil survei tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menghormati perbedaan pendapat yang ada di masyarakat.
“Kami menghormati semua pendapat itu. Pasti semua pandangan kan ada yang pro, ada yang kontra,” ujar Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Prasetyo, yang juga politikus Partai Gerindra, menegaskan partainya sejak lama mendukung pilkada tidak langsung. Bahkan, sikap ini telah disetujui oleh Prabowo Subianto sebelum menjabat sebagai presiden.
Mensesneg menambahkan, perbedaan pendapat mengenai pilkada langsung atau tidak langsung adalah hal yang wajar. Pemerintah akan terus menyimak perkembangan diskursus ini di masyarakat.
Sebelumnya, Direktur Sigi LSI Denny JA, Ardian Sopa, menjelaskan bahwa angka 68 persen menunjukkan penolakan yang signifikan terhadap pilkada melalui DPRD.
“Hasil riset yang kami paparkan terbaru hari ini mengonfirmasi bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menolak pilkada lewat DPRD,” kata Ardian di kantor LSI, Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Menurut Ardian, angka di atas 60 persen dalam survei opini publik menunjukkan efek yang besar dan merepresentasikan penolakan yang masif serta sistemik.
LSI Denny JA melakukan survei pada 10-19 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak dari seluruh Indonesia. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan margin of error sebesar 2,9 persen. LSI Denny JA meyakini hasil survei ini mencerminkan pilihan 204 juta pemilik hak suara di Indonesia.
