Jakarta – Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, menyatakan dukungannya agar Polri tetap berada di bawah Presiden.
Islah mengaku telah mengamati perjalanan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP).
Menurutnya, sebagian besar anggota KPRP menolak jika Polri berada di bawah kementerian.
“Misalnya Pak Mahfud MD dan beberapa anggota, tetap ingin Polri di bawah Presiden,” ujar Islah, Kamis (5/2/2026).
Islah menjelaskan, jika Polri berada di bawah kementerian, sistem negara harus diubah menjadi federal.
“Seperti di Amerika ada LAPD, SFPD, mereka di bawah wali kota. Kalau mau seperti itu, negara kesatuan diubah dulu jadi federal,” paparnya.
Menurutnya, dalam sistem negara kesatuan, polisi harus berada di bawah diskresi Presiden.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menghambat efektivitas komando dan respons negara dalam situasi keamanan genting.
Kapolri bertanggung jawab atas keamanan masyarakat.
Jika Polri di bawah kementerian, akan ada jenjang birokrasi berlapis.
“Selain itu, betapa powerfulnya Menteri yang membawahi Kapolri. Padahal ini soal penegakan hukum,” katanya.
Islah menambahkan, penempatan di bawah kementerian akan mengubah budaya pemolisian dan merusak sistem penegakan hukum.
“Bahkan saya setuju, pemilihan Kapolri langsung oleh Presiden saja dan tak melibatkan parlemen,” sarannya.
Islah menegaskan, Polri berbeda dengan TNI yang berada di bawah Kemenhan.
Polri memiliki peran dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan.
Islah menekankan pentingnya masyarakat sipil menguatkan Polri sebagai institusi penegak hukum.
“Polisi ini penegak hukum sipil. Semiliter apapun polisi, dia tunduk terhadap hukum sipil,” ungkapnya.
Ia menambahkan, hubungan saling menguatkan antara masyarakat sipil dan Polri adalah pilar penting dalam negara demokrasi.
“Kalau ingin sipil yang kuat, cita-cita reformasi harus dijaga. Kalau polisi ambruk, masyarakat sipil akan ambruk,” sebutnya.
Islah mengakui ada oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran.
“Sehingga, dalam tuntutan reformasi, yang jadi masalah adalah oknum secara kultural,” pungkasnya.
