Jakarta – Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, menyoroti akuntabilitas pengadilan militer. Sorotan ini muncul di tengah gugatan UU TNI di MK.
Gugatan diajukan oleh keluarga korban pelanggaran hukum yang melibatkan prajurit aktif.
Menurut Islah, masalah utama pengadilan militer bukan hanya soal prosedur.
Namun, lebih pada ketertutupan sistemik yang mempersulit pengawasan masyarakat sipil.
Ia menilai transparansi sidang yang disiarkan pun tetap semu.
“Sebagai warga sipil, kita tidak pernah benar-benar bisa mengakses pengadilan militer,” ujarnya.
“Kita hanya menjadi penonton lewat streaming. Padahal, ketika korbannya masyarakat sipil, akuntabilitas itu harus mutlak,” imbuhnya.
Islah menyinggung sejumlah kasus yang menunjukkan urgensi evaluasi peradilan militer.
Mulai dari penembakan di Binjai, tragedi sabung ayam di Lampung, hingga penyerbuan kantor Polres oleh oknum TNI.
Ia menilai, rangkaian peristiwa itu bukan insiden terpisah.
Melainkan indikasi eskalasi gesekan antara militer dan polisi yang berpotensi merusak tatanan sipil.
“Ini tidak boleh dibiarkan. Ketika tentara mulai masuk dan beraksi di ruang sipil, itu alarm serius bagi demokrasi,” tegasnya.
Islah menolak anggapan bahwa kritik terhadap militer berarti anti-TNI.
Menurutnya, kritik justru bertujuan mengembalikan TNI pada tugas pokok dan fungsi utama, yaitu pertahanan negara.
“Bukan soal tidak suka tentara. Tapi tentara itu tugasnya pertahanan, bukan cawe-cawe di ruang sipil. Militerisasi ruang sipil itu berbahaya,” katanya.
Ia membandingkan kondisi Indonesia dengan pengalamannya di Amerika Serikat.
Di sana, ia tidak pernah melihat tentara mengintimidasi ruang sipil atau bertindak layaknya aparat penegak hukum.
“Di sana, tentara hanya berseragam di zona militer. Keluar dari barak, dia sipil. Itu yang kita inginkan di sini,” ujarnya.
Tak hanya militer, Islah juga mengkritik polisi yang dinilai keluar dari fungsi dasarnya.
Seperti terlibat langsung dalam kegiatan pertanian dan program-program populis lainnya.
“Polisi itu bukan nanam jagung. Tugasnya mengawal distribusi pupuk, memastikan tidak ada penyimpangan. Jangan cari muka,” sindirnya.
Ia mengingatkan, pencampuradukan fungsi antar lembaga negara hanya akan membuat arah kebijakan nasional semakin kabur.
Dampaknya, publik kehilangan kepastian terhadap kebijakan ekonomi, pertahanan, dan keamanan.
“Konfigurasi politik kita jadi tidak jelas. Akhirnya apa? Kita bingung mau dibawa ke mana negara ini,” pungkas Islah.
“Turbulensi ekonomi muncul, bursa anjlok, pimpinan mundur. Ini berbahaya bagi negara sebesar Indonesia,” tutupnya.
