Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka pada Jumat, 22 Agustus 2025. Tak berselang lama, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan pria yang akrab disapa Noel ini dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan di kabinetnya.
Noel menjadi tersangka lembaga antirasuah tersebut dalam kasus pemerasan terhadap perusahaan. Ia disebut terlibat memeras perusahaan untuk pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.
Seharusnya, para buruh hanya membayar biaya resmi sebesar Rp 275 ribu. Namun, perusahaan diminta membayar mencapai hingga Rp 6 juta.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan Noel mengetahui praktik pemerasan ini dan meminta jatah. “Noel meminta imbalan dan menerima Rp 3 miliar dan motor Ducati,” ujar Asep.
Immanuel Ebenezer memperoleh gaji dan tunjangan sebagai wakil menteri ketenagakerjaan setelah dilantik pada pertengahan Oktober 2024. Gaji pokok menteri negara diatur sebesar Rp 5.040.000 per bulan berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2000. Sementara itu, keterangan gaji pokok wakil menteri tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 176/PMK.02/2015.
Selain mendapat gaji pokok, wakil menteri memperoleh tunjangan jabatan. Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Permenkeu Nomor 176/PMK.02/2015, tunjangan jabatan bagi wakil menteri adalah 85 persen dari tunjangan jabatan menteri, yakni Rp 13,6 juta per bulan.
Dengan demikian, wakil menteri mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp 11.566.800 per bulan. Noel juga mendapat tunjangan kinerja sebesar 135 persen dari komponen serupa yang diperoleh pejabat struktural eselon Ia dengan peringkat jabatan tertinggi. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Permenkeu Nomor 176/PMK.02/2015.
Wakil menteri juga diberikan fasilitas negara, seperti kendaraan dinas, rumah jabatan, jaminan kesehatan, THR, dan gaji ke-13. Apabila kementerian belum bisa menyediakan rumah jabatan, wakil menteri mendapatkan kompensasi berupa tunjangan perumahan sebesar Rp 35.000.000 per bulan.
Immanuel Ebenezer juga merupakan salah satu wakil menteri yang merangkap jabatan komisaris di Badan Usaha Milik Negara. Ia tercatat menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) tertanggal 16 Juni 2025.
Laporan tahunan PT Pupuk Indonesia (Persero) 2023 menyebutkan posisi komisaris memperoleh penghasilan honorarium sekitar Rp 128,7 juta, tunjangan transportasi Rp 24,3 juta, serta tunjangan THR dan asuransi lainnya.
Lantas, mengapa pejabat pemerintahan dengan pendapatan yang terbilang besar justru masih korupsi? Pendiri Nalar Institute Yanuar Nugroho mengatakan korupsi tumbuh subur bukan karena persoalan gaji. Lebih dari itu, menurut dia, pejabat pemerintah kerap korupsi meski mendapat gaji besar lantaran adanya celah kekuasaan.
“Yaitu monopoli kewenangan, ruang diskresi yang luas, dan lemahnya akuntabilitas,” kata Yanuar saat dihubungi pada Sabtu, 23 Agustus 2025.
Ia menilai pengawasan ketat, adanya transparansi, dan kepastian hukum sebenarnya bisa mencegah pejabat publik korupsi. Menurut Yanuar, komitmen Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan yang menunjukkan sikap antikorupsi, belum sepenuhnya terimplementasi. “Standar etika dan konflik kepentingan tidak dipagari sejak awal,” ujarnya.
Kasus pemerasan yang melibatkan Noel, kata Yanuar, juga menunjukkan bahwa proses sertifikasi K3 belum dirancang untuk menutup peluang rente. Termasuk mekanisme audit dan pengawasan ex-ante dan ex-post yang dinilai belum cukup kuat menimbulkan efek jera.
Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara ini mendorong reformasi kelembagaan yang serius. Jika tidak, menurut dia, komitmen Prabowo memberantas korupsi hanya akan terjebak dalam paradoks. “Lantang di level wacana, tetapi rapuh di level tindakan. Omon-omon saja,” ucap mantan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan ini.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menilai pejabat negara semestinya menegakkan citra yang bebas dari korupsi. Apalagi, kata dia, Immanuel Ebenezer atau Noel merangkap jabatan sebagai Komisaris di PT Pupuk Indonesia (Persero).
Ia menilai pejabat yang rangkap jabatan seperti Noel ini sudah memiliki pendapatan besar setiap bulannya. “Seharusnya tidak perlu lagi mencari-cari keuntungan dari jabatan yang dipegangnya,” kata Yahya pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Yahya juga menyinggung soal komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan kasus korupsi. Yahya mengatakan tindakan Noel ini memprihatinkan karena menodai komitmen pemerintah. “Sebagai pembantu presiden mustinya harus hati-hati dan lebih tegas komitmennya memberantas korupsi,” ujarnya.
