Jakarta – PT Freeport Indonesia memproyeksikan kontribusi terhadap kas negara sebesar US$ 4,7 miliar atau setara Rp 85 triliun pada 2027 melalui setoran pajak, dividen, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (14/7/2026).
Dilansir dari laporan resmi perusahaan, proyeksi pendapatan tersebut didasarkan pada asumsi harga tembaga sebesar US$ 6 per pon dan harga emas di angka US$ 4.500 per ounce.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyatakan bahwa peningkatan setoran ini selaras dengan proyeksi kenaikan volume produksi perusahaan di masa mendatang.
“Kami melihat proyeksi 2027 naik sesuai dengan peningkatan produksi sehingga penerimaan negara bisa mencapai US$ 4,7 miliar,” kata Tony Wenas.
Angka tersebut terdiri atas US$ 1,9 miliar dari sektor pajak, US$ 1,9 miliar dari dividen, serta US$ 800 juta dari PNBP.
Proyeksi ini mencerminkan lonjakan sebesar 80,77% jika dibandingkan dengan target penerimaan tahun berjalan yang hanya menyentuh angka US$ 2,6 miliar atau Rp 47,03 triliun.
Penurunan target penerimaan pada tahun ini disebabkan oleh kendala operasional pasca insiden longsor di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave yang terjadi pada September 2025.
Manajemen perusahaan optimistis bahwa setoran ke kas negara akan terus mengalami tren peningkatan secara bertahap seiring dengan pemulihan kapasitas produksi tambang.
“Begitu tambang mencapai kapasitas produksi penuh, maka penerimaan negara bisa melebihi US$ 7 miliar per tahun atau sekitar Rp 120 triliun di tahun-tahun ke depan,” ujar Tony Wenas.
Berdasarkan data internal perusahaan, potensi setoran sebesar US$ 7 miliar diprediksi mulai terealisasi pada tahun 2028.
Rincian proyeksi penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia periode 2025-2030 mencakup angka US$ 4,3 miliar pada 2025, US$ 2,6 miliar pada 2026, US$ 4,7 miliar pada 2027, US$ 7,1 miliar pada 2028, US$ 7,1 miliar pada 2029, dan US$ 8 miliar pada 2030.
Selain proyeksi masa depan, perusahaan juga telah merealisasikan setoran keuntungan bersih senilai Rp 4,8 triliun kepada pemerintah pusat dan daerah.
Dari total tersebut, pemerintah pusat menerima Rp 1,92 triliun, sementara sisanya didistribusikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten di Papua.
Provinsi Papua Tengah memperoleh setoran sebesar Rp 720,5 miliar dan Kabupaten Mimika menerima Rp 1,2 triliun.
Sebanyak tujuh kabupaten lain di Papua Tengah, yakni Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya, masing-masing mendapatkan porsi sebesar Rp 137,2 miliar.
Secara akumulatif, total setoran PT Freeport Indonesia ke negara sepanjang tahun ini mencapai Rp 75 triliun.
Kontribusi tersebut mencakup dividen sebesar Rp 16,9 triliun bagi MIND ID selaku pemegang saham pemerintah dan Rp 13,48 triliun untuk pemerintah daerah.
“Perusahaan senantiasa mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewajibannya kepada negara dan daerah dengan harapan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat di daerah masing-masing,” kata Tony Wenas.
