Jakarta – Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan program Trans Tuntas mengubah lahan transmigrasi menjadi aset bernilai hukum dan ekonomi.
Program ini diklaim sebagai bagian dari penataan aset negara yang transparan dan pro-rakyat.
Dalam Town Hall Meeting di Jakarta, Kamis, Mentrans menyebutkan progres inventarisasi lahan.
300 ribu hektare dari 3,1 juta hektare HPL transmigrasi telah diinventarisasi.
Sebanyak 22 ribu hektare telah divaluasi DJKN Kemenkeu senilai Rp3,1 triliun.
Potensi valuasi bersama DJKN masih terbuka untuk 500 ribu hektare lebih.
Valuasi ini bukan untuk menjual aset, melainkan dasar perencanaan dan optimalisasi lahan.
Tujuannya agar lahan berkontribusi ekonomi bagi negara dan transmigran.
Trans Tuntas juga menjadi solusi masalah tumpang tindih lahan.
Mentrans mengidentifikasi dua masalah utama.
Pertama, lahan SHM transmigran yang diklaim sebagai kawasan hutan.
Kedua, lahan hutan yang izin pelepasannya belum tuntas.
“Kami berkomitmen menyelesaikan tumpang tindih ini secara cepat dan responsif,” pungkasnya.
Trans Tuntas memastikan status hukum lahan transmigrasi jelas.
