PADANG – Hunian relokasi terpadu untuk korban bencana alam resmi dihuni setelah diresmikan secara simbolis oleh Bupati Tanah Datar, Eka Putra di Jorong Ladang Laweh, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Rabu (7/5/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Eka Putra menyampaikan bahwa pembangunan 60 unit rumah khusus beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) tersebut merupakan hasil dari kegigihan, kolaborasi, dan kerja keras berbagai pihak.
“Alhamdulillah, pembangunan rumah relokasi terpadu telah selesai dan hari ini secara resmi dihuni. Semua musibah pasti ada hikmahnya, dan hunian ini adalah bentuk nyata hikmah itu bagi masyarakat terdampak bencana,” ujarnya.
Eka Putra juga mengimbau masyarakat penerima manfaat agar menjaga kerukunan dan ketertiban lingkungan. Ia menekankan pentingnya rasa syukur serta semangat gotong royong sebagai bagian dari kearifan lokal.
“Kita harapkan masyarakat dapat mensyukuri nikmat ini. Jagalah kerukunan dan ketertiban, serta bangun semangat gotong royong agar ke depan kehidupan di lokasi ini semakin nyaman dan harmonis,” tambahnya.
Terkait rumah relokasi mandiri sebanyak 141 unit, Bupati menjelaskan bahwa saat ini proyek tersebut sedang dalam tahap pelaksanaan dan akan segera masuk ke fase pembangunan. Ia berharap seluruh proses dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menyampaikan apresiasi atas kerja sama semua pihak dalam mewujudkan program relokasi tersebut.
“Ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat terdampak bencana. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat,” ujar Arry.
Ia juga menambahkan bahwa lokasi hunian relokasi terpadu dipilih di kawasan dengan tingkat risiko bencana yang sangat rendah. “Kita berdoa agar daerah ini senantiasa aman dan terhindar dari bencana. Secara kajian, lokasi ini berada di zona risiko rendah,” katanya.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Tanah Datar, Novri Hendri, dalam laporannya menyampaikan bahwa pembangunan rumah khusus ini merujuk pada Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Perumahan Khusus.
“Program ini mencakup pembangunan rumah baru yang layak huni berikut PSU-nya. Salah satu sasaran utamanya adalah masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat terdampak langsung bencana alam,” ungkap Novri.
