Pasaman — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan supervisi terhadap penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman, Kamis (8/5).
Kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penanganan pelanggaran guna memperkuat koordinasi dan kapasitas kelembagaan di tingkat kabupaten.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sumbar, Vifner, memimpin langsung supervisi tersebut, didampingi tiga staf sekretariat dari divisinya: Firmansyah, Hendi Rizal, dan Prima Nugraha.
Kunjungan ini disambut oleh Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita, dan anggota Bawaslu Pasaman, Lumban Tori, yang menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Bawaslu Provinsi.
“Supervisi ini merupakan bentuk komitmen kami untuk terus memperbaiki sistem penanganan pelanggaran,” ujar Rini Juita.
Selama tahapan Pilkada berlangsung, Bawaslu Pasaman mencatat delapan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran, serta dua temuan langsung dari hasil pengawasan, salah satunya ditangani oleh Panwaslu Kecamatan Bojol.
“Seluruh laporan tersebut telah kami tindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku,” tegas Vifner.
Ia menyebutkan bahwa dua jenis pelanggaran yang paling dominan adalah dugaan politik uang serta pelanggaran terhadap asas netralitas aparatur sipil negara (ASN), yang dinilai sangat mengganggu keadilan dan integritas pemilu.
“Praktik politik uang dan pelanggaran netralitas ASN harus dihentikan. Kami terus memperkuat pengawasan di semua tingkatan,” ujar Vifner.
Ia menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas pengawasan guna mencegah pelanggaran serupa pada pemilu berikutnya.
“Bawaslu Pasaman telah menjalankan tugas penanganan pelanggaran secara prosedural. Kami akan terus mendampingi agar mekanisme ini berjalan lebih kuat dan responsif,” katanya.
Melalui kerja sama lintas wilayah yang erat, Bawaslu Sumbar berharap seluruh jajaran pengawas pemilu di daerah semakin siap menghadapi tantangan pemilu ke depan.
“Evaluasi ini menjadi pijakan penting demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis,” tutup Vifner.
