Jakarta – Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin (27/7/2026) setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat lalu.
Dilansir dari laporan terkini, posisi pimpinan bank sentral saat ini diisi oleh Destry Damayanti yang menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur.
Pengunduran diri ini dinilai sebagai pukulan signifikan bagi sektor moneter domestik di tengah ketidakpastian geopolitik global yang terus membayangi stabilitas ekonomi nasional.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menduga terdapat tekanan politik yang menjadi pemicu keputusan mendadak tersebut meskipun masa jabatan Perry Warjiyo seharusnya baru berakhir pada Mei 2028.
“Sepertinya ada tekanan politik sehingga Perry mundur dan ini sudah terasa sejak rupiah melemah di akhir tahun 2025,” kata Bhima.
Bhima berpendapat bahwa pelemahan nilai tukar rupiah merupakan akumulasi dari kesalahan tata kelola fiskal, termasuk pelebaran defisit APBN serta perencanaan proyek MBG dan Kopdes yang dianggap bermasalah oleh investor.
Menurut Bhima, kelemahan fiskal tersebut turut diperparah oleh rendahnya penerimaan pajak dan agresivitas utang pemerintah yang meningkatkan profil risiko Indonesia di mata lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Fitch.
“Tapi yang disalahkan adalah Bank Indonesia dianggap gagal melakukan stabilitas kurs dan menjaga kepercayaan investor; intervensi otoritas fiskal ke moneter juga sudah berlebihan, bukan lagi sinergi,” kata Bhima.
Dampak pengunduran diri ini terhadap pasar keuangan terlihat terbatas, dengan kurs rupiah tercatat melemah 0,19% ke level 17.992 per dolar AS pada sesi perdagangan pagi.
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyatakan bahwa pergerakan rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan suku bunga bank sentral dunia dan kondisi geopolitik dibandingkan pergantian pimpinan Bank Indonesia.
“Di sisi domestik, perhatian pasar juga lebih banyak tertuju pada fundamental ekonomi dan arah kebijakan pemerintah dibandingkan semata-mata pada pergantian pucuk pimpinan Bank Indonesia,” kata Yusuf.
Yusuf menambahkan bahwa penunjukan Destry Damayanti sebagai Plt Gubernur justru memberikan kepastian bagi pelaku pasar karena rekam jejaknya yang mumpuni dalam perumusan kebijakan moneter.
“Bagi investor asing, yang menjadi perhatian utama bukan semata siapa yang memimpin Bank Indonesia, melainkan bagaimana bank sentral menjalankan mandatnya dalam menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan memastikan stabilitas sistem keuangan,” kata Yusuf.
Terkait masa depan independensi bank sentral, Bhima mengingatkan bahwa melemahnya otoritas Bank Indonesia telah terjadi sejak pengesahan revisi UU P2SK dan UU PFII.
“Mengembalikan kepercayaan investor tentu tidak mudah, apalagi jika arah kebijakan moneter berada di bawah kendali eksekutif,” kata Bhima.
Yusuf menilai momentum transisi ini akan menjadi ujian bagi Bank Indonesia dalam mempertahankan kredibilitas dan konsistensi kebijakan moneter di mata pasar global.
