Jakarta – Pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di ruang publik menuai sorotan tajam. Aksi ini dinilai sebagai pelanggaran hukum dan berpotensi mencederai perdamaian Aceh.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansah, menilai simbol GAM memiliki makna historis dan politik yang kuat. Kemunculannya di ruang publik tidak bisa dianggap remeh.
“Perdamaian Aceh adalah hasil kesepakatan besar yang mengakhiri konflik puluhan tahun,” ujar Trubus.
Ia menambahkan, pengibaran simbol GAM di ruang publik bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap semangat perdamaian.
Trubus menilai aksi tersebut berpotensi memicu ketegangan sosial dan membuka kembali luka lama masyarakat Aceh.
Sebelumnya, aksi sekelompok masyarakat yang membawa bendera GAM di Lhokseumawe dibubarkan TNI.
Dalam pembubaran itu, aparat mengamankan sepucuk pistol dan senjata tajam.
Danrem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran, mengatakan pembubaran dilakukan di jalan nasional Banda Aceh-Medan, tepatnya di Simpang Kandang, Meunasah Mee, Muara Dua, Lhokseumawe.
Aksi tersebut sempat mengganggu lalu lintas.
Pembubaran berlangsung tanpa kekerasan. Spanduk dan kain menyerupai bendera GAM diserahkan sukarela oleh massa.
Ali Imran menegaskan pembubaran dilakukan persuasif dan mendapat dukungan masyarakat. Seorang pria diduga provokator diamankan karena membawa senjata api dan senjata tajam.
Trubus menilai pendekatan aparat penting, apalagi pembubaran dipimpin Danrem yang merupakan putra daerah Aceh.
“Ketika penegakan hukum dilakukan oleh figur yang juga anak Aceh, pesan yang sampai bukan represif, tetapi ajakan menjaga martabat Aceh sebagai wilayah yang telah memilih jalan damai,” kata Trubus.
Ia menekankan perdamaian Aceh adalah komitmen bersama.
“Menjaga perdamaian Aceh berarti menghormati kesepakatan yang sudah dicapai. Setiap tindakan yang mengarah pada glorifikasi simbol konflik masa lalu jelas mencederai komitmen itu,” pungkasnya.
Trubus menambahkan, perdamaian Aceh hanya bisa lestari jika hukum ditegakkan tegas. Masyarakat tidak boleh dikorbankan oleh kelompok anti perdamaian.
“Langkah tegas aparat sangat diperlukan agar kepercayaan masyarakat tetap optimal,” ujarnya.
