Jakarta – Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta kritisi Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan.
Hal ini disampaikan saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/2/2026).
Ketua Fraksi PKS, M. Taufik Zoelkifli (MTZ), tekankan pentingnya Raperda ini.
Tujuannya, revitalisasi ketahanan pangan Jakarta.
MTZ soroti antrean panjang program pangan bersubsidi.
Ia desak Pemprov DKI Jakarta terapkan Sistem Antrean Digital yang transparan.
Sistem ini diharapkan terintegrasi di seluruh titik distribusi.
Tujuannya hapus praktik percaloan.
PKS juga dorong penguatan pengelolaan Food Loss dan Food Waste.
Caranya, optimalisasi Food Bank.
“Jakarta sebagai Kota Global tidak boleh lagi biarkan warganya kesulitan hanya untuk dapatkan sembako bersubsidi,” ujar MTZ.
“Kami menuntut sistem yang lebih modern dan beradab,” tegasnya.
PKS beri perhatian khusus pada masalah stunting.
Mereka desak kewajiban edukasi keamanan pangan (food safety).
Selain itu, PKS juga minta pengawasan ketat terhadap kandungan Gula, Garam, dan Lemak (GGL) pada pangan olahan.
Fraksi PKS juga sampaikan selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2026.
Tema HPN kali ini adalah Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.
“PKS berharap jurnalisme berkualitas tetap menjadi mitra strategis dewan dalam mengawasi jalannya kebijakan pangan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
