Jakarta – Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) menyoroti potensi kerusakan negara hukum. Hal ini disebabkan kegagalan Kejaksaan dalam fungsi eksekutorial.
Menurut FORSIBER, jaksa seharusnya tidak hanya menuntut. Mereka juga harus memastikan putusan pengadilan dijalankan.
Kritik terhadap Kejaksaan muncul di tengah sorotan publik terhadap Kepolisian.
FORSIBER menilai, Kejaksaan minim pengawasan dalam eksekusi putusan.
“Jika putusan pengadilan tidak dieksekusi, maka hukum berhenti sebagai dokumen, bukan realitas,” ujar Koordinator FORSIBER, Hamdi Putra.
Pameran uang sitaan Kejaksaan Agung dinilai tidak menjawab substansi masalah eksekusi.
FORSIBER menekankan, keberhasilan penegakan hukum bukan hanya soal jumlah sitaan. Tetapi juga kepatuhan menjalankan putusan.
Pembiaran putusan pengadilan, menurut FORSIBER, menciptakan preseden buruk bagi kepastian hukum.
“Kejaksaan yang abai terhadap eksekusi putusan justru mematikan harapan akan keadilan,” tegas Hamdi.
FORSIBER mendesak penguatan pengawasan Kejaksaan. Terutama dalam eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap.
Transparansi dan akuntabilitas dinilai penting. Tujuannya agar Kejaksaan tidak menyimpang dari mandat konstitusional.
“Negara hukum hanya bisa berdiri jika seluruh aparat taat pada putusan pengadilan,” pungkas Hamdi.
