Jakarta – Ketua KPK Setyo Budiyanto mengingatkan kepala daerah untuk mengurangi protokoler guna mendukung efisiensi anggaran.
Hal ini disampaikan dalam peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Rabu (4/5).
Sejumlah kepala daerah mengikuti acara tersebut secara daring. Ketua KPK memberi contoh KPK yang telah menerapkan efisiensi sejak 2018. Menurutnya, pejabat struktural dan pimpinan tidak didampingi banyak protokoler.
Pimpinan KPK juga tidak menggunakan kendaraan dinas.
“Protokoler sebaiknya dikurangi bapak ibu kepala daerah. Ibarat kata berkunjung segala macam, dikurangilah. Itu bagian dari efisiensi,” ujarnya.
“Jangan sampai pasukannya terlalu banyak. Ada protokol, ada Spri, ada ADC, ada operator, ada driver, ada co-driver, ada co-pilot dan lain-lain, banyak sekali,” imbuhnya.
Ketua KPK menyatakan protokoler yang berlebihan akan menguras anggaran.
“Bayangkan kalau semua orang itu mendapatkan honor perjalanan dinas. Gitu ya. Saya kemarin ke Magelang hanya berdua saja tuh. Baik-baik saja. Alhamdulillah lancar, tidak ada masalah,” ucapnya.
Dalam sesi doorstop media, Ketua KPK menyampaikan skor MCP tahun 2024 mencapai 76, naik satu poin dari tahun sebelumnya. Skor MCP KPK merupakan hasil pengukuran perbaikan tata kelola pemerintahan dalam pencegahan korupsi.
Peluncuran MCP bertujuan memastikan standar minimal tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien diterapkan di seluruh daerah.
KPK bekerja sama dengan Kemendagri dan BPKP dalam program ini. “Kemudian skornya dari penilaian selama tahun 2024 itu diperoleh skor sebesar 76. Jadi, skor ini dibandingkan tahun sebelumnya ada peningkatan 1 poin dari 75 ke 76,” katanya.
MCP memotret delapan area fokus, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, pelayanan publik, pengawasan internal, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah (BMD), dan optimalisasi pajak daerah.
“Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah baik yang ada di provinsi, kota madya dan kabupaten yang sudah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan 8 fokus area tersebut. Tetapi, tentu kami juga berharap bahwa ini bisa ditingkatkan lebih baik lagi,” ucapnya.
Dia menyoroti poin pengadaan barang/jasa yang nilainya masih rendah, yaitu 68. Ia mengingatkan kepala daerah terpilih untuk menekankan transparansi kepada pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa.
“Bahkan kami mendorong melakukan pengadaan secara konsolidasi,” imbuhnya.
Inspektur Jenderal Kemendagri mengapresiasi langkah KPK dalam pencegahan korupsi. Ia menyatakan keberhasilan daerah didukung oleh peran APIP.
“Terkait hal ini, peran APIP juga menjadi kunci karena tampilan daerah sangat ditentukan bagaimana profesionalisme dari APIP. Kita minta support terus dari KPK,” katanya.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah menjelaskan pembangunan MCP merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi pengawasan, terutama pencegahan korupsi di daerah.
Ia berharap kerja sama KPK, Kemendagri, dan BPKP dapat mengurangi korupsi di daerah.
“Peran kami khususnya BPKP adalah salah satu yang ditugaskan untuk melakukan penjaminan kualitas atas implementasi MCP yang ada di daerah. Secara kebetulan, delapan area yang menjadi fokus MCP ini sebagian besar memang menjadi fokus pengawasan BPKP,” ungkapnya.
“Salah satunya terkait dengan perencanaan pengadaan. Kemudian optimalisasi pendapatan asli daerah, di mana sebagian besar pemerintah daerah masih mengandalkan sumber pembiayaan berasal dari dana transfer daerah,” pungkasnya.
