Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian banjir di Jabodetabek sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah (Pemda).
Menurutnya, kesiapan lahan dan pengelolaan sampah menjadi faktor krusial dalam efektivitas infrastruktur pengendali banjir.
“Infrastruktur pengendali banjir pasti kami bangun dan kelola, tapi tanpa kesiapan lahan dari Pemda, proyek ini tidak bisa berjalan maksimal,” ujar Menteri PU di Jakarta, Rabu (5/3).
Ia menyoroti bahwa keterlambatan proyek tanggul dan normalisasi sungai bukan hanya soal teknis, tetapi juga administratif, terutama dalam hal pembebasan lahan.
Sebagai contoh, pembangunan tanggul di Kali Bekasi baru mencapai 13,8 kilometer dari total kebutuhan 33 km. Begitu pula normalisasi Sungai Ciliwung, baru terealisasi 17 km dari target 33 km.
“Banyak titik genangan di permukiman terjadi karena air masuk melalui area yang belum bertanggul,” tambahnya.
Selain lahan, Menteri PU juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah. Ia mengingatkan bahwa sistem pengendalian banjir tidak akan optimal jika sungai dan saluran air terus dipenuhi sampah.
Untuk itu, Menteri PU menginstruksikan jajarannya untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pembebasan lahan dan pengelolaan sampah.
“Saya akan maksimalkan peran aktif Pemda, khususnya dalam kesiapan lahan. Kalau ini enggak bergerak, ya saya yang turun tangan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa Pemda berkewajiban merawat dan menjaga infrastruktur yang sudah ada agar tetap berfungsi di masa depan.
Pernyataan ini disampaikan Menteri PU usai meninjau infrastruktur pengendali banjir di Bendung Bekasi dan Sodetan Ciliwung pada Rabu (5/3).
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PU didampingi oleh Wakil Menteri PU, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Direktur Sungai dan Pantai, serta Plh Kepala BBWS Ciliwung Cisadane.
