Jakarta – Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menegaskan bahwa situasi di Selat Hormuz masih dalam status sensitif dan belum kembali normal. Hal ini disampaikan meski gencatan senjata selama dua pekan telah disepakati oleh Amerika Serikat, Israel, dan Iran sejak 7 April 2026.
Menurut Boroujerdi, setiap kapal komersial yang hendak melintasi jalur vital distribusi minyak dunia tersebut wajib mengikuti protokol keamanan ketat yang ditetapkan otoritas setempat. Ia menyatakan bahwa wilayah Teluk Persia saat ini masih memerlukan mekanisme khusus dalam operasionalnya.
“Kondisi di Teluk Persia dan Selat Hormuz tidak dalam keadaan biasa. Kawasan ini sangat sensitif setelah masa perang, sehingga setiap kapal harus melewati protokol dan negosiasi dengan pihak keamanan Republik Islam Iran,” ujar Boroujerdi saat ditemui di Universitas Paramadina, Jakarta Timur, Sabtu (11/4/2026).
Hingga kini, dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS), yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dilaporkan masih tertahan di kawasan tersebut. Kedua kapal itu telah terjebak sejak Iran menutup jalur strategis tersebut pada akhir Februari lalu.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkapkan bahwa hambatan utama yang menyebabkan kapal tanker tersebut belum dapat melintas murni bersifat teknis, bukan politis. Pemerintah Indonesia terus melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Iran untuk memastikannya.
Juru Bicara II Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menjelaskan bahwa kendala yang sedang ditindaklanjuti meliputi aspek keselamatan pelayaran, kesiapan kru, hingga urusan asuransi kapal.
“Saat ini, perkembangan yang berlangsung adalah terdapat beberapa hal teknis yang sedang ditindaklanjuti untuk memastikan keselamatan lintasan. Hal ini melibatkan pihak Pertamina dan pemangku kepentingan terkait di lapangan,” jelas Nabyl saat konferensi pers di kantor Kemlu, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Pemerintah terus mengupayakan komunikasi melalui Kedutaan Besar RI di Teheran dan Kedutaan Besar Iran di Jakarta guna mempercepat penyelesaian kendala teknis tersebut agar aktivitas pelayaran dapat kembali beroperasi dengan aman.
