Jakarta – Komisi X DPR RI menolak wacana Work From Home (WFH) di sektor pendidikan. Penolakan ini terkait efisiensi energi di tengah potensi kenaikan harga BBM akibat konflik Iran, AS, dan Israel.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan pentingnya efisiensi energi.
Namun, WFH di sektor pendidikan dinilai bukan solusi tepat.
Menurutnya, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) krusial bagi siswa.
PTM penting untuk menjaga kualitas pendidikan dan menghindari learning loss.
“Kami menilai bahwa pembelajaran tatap muka memang harus tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya, Jumat (27/3).
Ia mengingatkan dampak PJJ saat pandemi Covid-19 pada kualitas akademik dan karakter siswa.
Sistem zonasi sekolah membuat jarak tempuh siswa relatif dekat.
Dampak konsumsi energi dari transportasi dinilai tidak signifikan.
“Oleh karena itu mempertahankan kegiatan belajar mengajar secara langsung adalah langkah yang proporsional,” jelasnya.
Lalu mendukung langkah Mendikdasmen Abdul Mu’ti yang memastikan PTM penuh kembali berlangsung per April 2026.
Pendekatan pemerintah yang fleksibel dengan PJJ terbatas dinilai sudah tepat.
“Kegiatan praktikum dan pembelajaran yang membutuhkan interaksi langsung, tentu tetap harus dilakukan secara tatap muka agar kualitas pembelajaran tetap terjaga,” tuturnya.
Ia meminta agar tidak ada lagi wacana efisiensi di sektor pendidikan.
“Kebijakan efisiensi energi tetap penting dalam merespons dinamika global.”
“Namun, keputusan untuk menjaga pembelajaran tatap muka adalah langkah yang bijak.”
Wacana WFH muncul seiring potensi kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Pemerintah sedang mengkaji opsi penghematan energi.
Beberapa negara telah menerapkan WFH, seperti Filipina.
