Padang – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyalurkan bantuan logistik bagi korban banjir dan longsor di Kota Padang, Kamis (18/12/2025).
Bantuan ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak-hak dasar warga yang terdampak bencana alam.
Direktur Kerja Sama HAM Ditjen HAM, Harniati, menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Posko Utama Tanggap Darurat Bencana Kota Padang.
“Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana adalah bagian dari upaya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia,” kata Harniati.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh Ditjen HAM.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi warga.
“Pemerintah Kota Padang berkomitmen menyalurkan seluruh bantuan secara tepat sasaran, transparan, dan bertanggung jawab,” tegas Maigus.
Pemko Padang saat ini tengah mempercepat penyediaan hunian layak bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir dan longsor.
Pemerintah Kota Padang berupaya menyediakan 500 unit hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hanyut.
Sebanyak 80 kepala keluarga telah direlokasi ke Huntara, dan sisanya akan segera menyusul.
Maigus menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat normalisasi kehidupan masyarakat dan infrastruktur di Kota Padang.
