Jakarta – Pemerintah Indonesia membidik nilai ekonomi digital mencapai 360 miliar dolar AS pada tahun 2030. Target ambisius ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Airlangga menyampaikan proyeksi tersebut saat membuka Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Menurutnya, pertumbuhan pesat ekonomi digital Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di ASEAN, sehingga target tersebut sangat realistis.
Sektor keuangan digital menjadi mesin utama pendorong pertumbuhan. Presiden, lanjut Airlangga, menekankan pentingnya elektronifikasi program pemerintah untuk mendukung hal ini.
Pemanfaatan QRIS telah merambah jutaan pelaku usaha, termasuk UMKM. Data Bank Indonesia mencatat, hampir 60 juta pengguna telah menggunakan QRIS, dengan 93 persen di antaranya adalah UMKM.
Pemerintah juga menargetkan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB nasional mencapai 15,5-19,6 persen pada tahun 2045.
Berbagai program Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) terus digencarkan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan formal. Survei mencatat inklusi keuangan telah mencapai 92,74 persen, dengan literasi 66,64 persen.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 17 Oktober 2025 telah mencapai Rp217,20 triliun kepada 3,69 juta debitur.
Pemerintah juga mendorong digitalisasi transaksi keuangan publik melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Selain itu, pemerintah menyiapkan Peta Jalan Pengembangan Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Semikonduktor untuk mendorong inovasi keuangan digital.
Pengembangan data center nasional juga menjadi fokus utama untuk menjamin kedaulatan data.
Dalam lingkup global, Indonesia aktif dalam perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Kesepakatan DEFA diharapkan dapat ditandatangani pada tahun 2026.
