Jakarta – Koalisi masyarakat sipil menggelar demonstrasi serentak bertajuk “Draw the Line” di 33 kota dan kabupaten di Indonesia pada 19–21 September 2025. Di Jakarta, aksi ini dilakukan pada Jumat siang, 19 September 2025, menuntut keadilan iklim melalui perubahan sistemik di negeri ini.
Gerakan ini mendesak pemerintah agar aksi iklim tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, melainkan juga mencakup perlindungan kelompok rentan, pembiayaan yang transparan, serta transisi energi yang berpihak pada rakyat.
Menurut penyelenggara lapangan 350.org Indonesia, Suriadi Darmoko, inti dari aksi ini adalah menarik garis batas antara krisis iklim hari ini dan masa depan yang berkeadilan. Ia menyebutkan empat tuntutan utama: solusi dari rakyat, lindungi rakyat bukan oligarki, pajaki si kaya dan perusak, serta bangun sistem energi bersih yang berkeadilan.
Moko menegaskan dua hal mendesak yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah. Pertama, pencabutan rencana pembangunan energi fosil yang masih tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Menurutnya, mustahil mencapai janji Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk beralih 100 persen ke energi terbarukan pada 2035 jika dalam sepuluh tahun ke depan pemerintah justru tetap merencanakan dan membangun pembangkit listrik tenaga batu bara, minyak, atau gas.
Kedua, penyusunan dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC) yang akan dikirimkan ke PBB. Tenggat waktunya jatuh akhir bulan ini, dan dokumen itu harus benar-benar mencerminkan komitmen iklim pemerintah, bukan sekadar formalitas. “Jangan janji lagi. Cukup sudah janjinya. Bagaimana Prabowo merealisasikan energi terbarukan? swasembada energi?” tanya Moko.
Aksi Draw The Line ini juga merupakan penegasan bahwa suara kolektif ditujukan untuk mendesak Konferensi Para Pihak ke-30 (COP30) agar tidak lagi sekadar mengulang komitmen, melainkan benar-benar mengambil langkah nyata. Selama satu dekade terakhir, janji politik soal iklim sudah berulang kali diucapkan, namun bukti di lapangan nyaris tak terlihat.
Di Jakarta, massa aksi yang bergerak dari Terowongan Kendal pada pukul 13.00 WIB akhirnya hanya bisa sampai seberang Menara Danareksa karena blokade petugas kepolisian.
Para demonstran terlihat memakai kostum warna-warni, mulai dari topi belang, topeng harimau, kostum dinosaurus, hingga cosplay karakter Luffy dari One Piece.
Mereka membawa sejumlah poster bertuliskan “End Climate Corruption”, “Climate Justice Now”, “Sebarkan kebenaran tentang krisis iklim ke seluruh Indonesia”, dan “Sahkan RUU Keadilan Iklim.”
Sebuah spanduk oranye besar bertuliskan Draw The Line dan #TaxTheRich dibentangkan, dihiasi properti ular raksasa berwarna pink dan hijau yang melintang di depan barikade polisi. Ular ini, menurut salah satu peserta aksi, merupakan simbol ketidakadilan. “Dia direpresentasikan sebagai ancaman dan kami ingin menarik batas dari ancaman itu. Menjadi harapan.”
Demonstrasi berlanjut dengan orasi bergantian, nyanyian, hingga teatrikal yang menggambarkan krisis dan ketidakadilan iklim. Sesekali massa meneriakkan, “Apa yang kita mau? Keadilan iklim! Kapan? Sekarang!”
Melalui aksi ini, para penggerak berharap simbol “garis batas” menjadi penanda akhir bagi pembangunan energi fosil dan awal bagi transisi yang sungguh-sungguh menuju energi bersih dan berkeadilan. “Praktik pengembangan energi yang kita inginkan adalah yang berkeadilan di mana semua orang berpartisipasi, bukan digusur. Karena menggusur ini watak-watak fosil.”
