Jakarta – Pemerintah daerah meningkatkan pengawasan dan intervensi pasar. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadhan dan Lebaran 2026.
Garut – Pemkab Garut memantau stok dan harga bahan pangan di pasar rakyat melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).
Kepala Disperindag ESDM Garut, Ridwan Efendy, memastikan pasokan pangan aman hingga Lebaran.
“Kami pastikan untuk warga Garut hingga Lebaran nanti stok bahan pangan aman,” ujarnya.
Seluruh pasar rakyat, termasuk Pasar Induk Guntur Ciawitali, diawasi intensif. Koordinasi dengan Bulog memastikan stok beras di gudang mencukupi.
Tercatat 7.090 ton beras kemasan 50 kg dan 12,6 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) siap didistribusikan.
Pemkab Garut juga mengawasi skema distribusi agar harga tetap stabil. Penyaluran minyak goreng subsidi MinyaKita dilakukan melalui skema direct supply.
Skema ini sesuai Permendag Nomor 43 Tahun 2025, yaitu langsung dari Bulog dan ID Food ke pedagang eceran.
“Skema direct supply ini bertujuan memutus rantai distribusi agar harga tetap terjaga,” kata Ridwan.
Pengendalian harga diperkuat melalui operasi pasar murah. Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan juga dibentuk.
Satgas ini berkantor di Dinas Ketahanan Pangan dan melakukan inspeksi mendadak ke pasar.
Masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian berlebihan dan melaporkan jika menemukan harga melampaui HET.
Jawa Timur – Satgas Pangan Polda Jatim memastikan stok dan distribusi MinyaKita aman hingga Idul Fitri 1447 H.
Dirreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Roy H.M. Sihombing, menyebut harga jual di pasar masih stabil dan sesuai HET.
Data Bulog menunjukkan 6 juta liter MinyaKita telah terdistribusi. Sisa stok 2,7 juta liter siap disalurkan ke 160 pasar di Jatim.
Satgas menemukan kendala teknis, yaitu sejumlah pedagang belum memiliki NIB, yang menjadi syarat wajib untuk menerima distribusi.
Disperindag dan Dinas Penanaman Modal akan memfasilitasi pendampingan pengurusan NIB bagi pedagang, menindaklanjuti arahan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Tujuannya agar distribusi tetap lancar.
