Jakarta – Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera menjalin komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hal ini terkait ancaman kenaikan tarif 10 persen yang dilontarkan Trump kepada negara anggota BRICS, termasuk Indonesia, atas tuduhan gerakan anti-Amerika.
Muhammad Habib, Peneliti CSIS, menyampaikan saran tersebut dalam Media Briefing di Gedung Pakarti Centre, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025). Habib menilai, Indonesia perlu mengklarifikasi terlebih dahulu maksud dari tuduhan ‘anti-American policies’ tersebut. “Yang harus dilakukan oleh Indonesia tentunya mengklarifikasi terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ‘anti-American policies’,” ujarnya.
Habib menjelaskan, narasi ‘anti-American’ bukanlah hal baru dalam strategi politik Trump. Menurutnya, isu dedolarisasi yang digaungkan negara-negara BRICS telah menjadi sasaran utama sejak kampanye Pilpres Amerika 2024.
“Nah, yang sekarang menjadi lebih vague atau lebih lebar, lebih luas, tanpa definisi yang jelas sebenarnya apa yang dimaksud dengan ‘anti-American policies‘. Dahulu ancamannya 100 persen, sekarang 10 persen, tetapi lebih luas,” beber Habib. Ia menambahkan, hal ini merupakan bagian dari strategic ambiguity Pemerintah Amerika Serikat. “Saya rasa negosiasi tarif juga harus mengedepankan pentingnya klarifikasi beberapa istilah-istilah tersebut,” imbuhnya.
CSIS mencontohkan keberhasilan Vietnam dalam menekan tarif impor AS melalui negosiasi tingkat tinggi antara Presiden Trump dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam. Habib menilai, Indonesia dapat meniru langkah ini dengan menekankan potensi manfaat negosiasi langsung antara Presiden Prabowo dan Trump.
Selain klarifikasi, CSIS juga menyarankan agar Indonesia lebih selektif dalam mengikuti agenda BRICS. Habib mengatakan, meskipun telah menjadi anggota sejak Januari 2025, Indonesia disarankan untuk memilih kegiatan yang memberikan manfaat lebih besar daripada kerugian.
“Sekali lagi soal BRICS, kita harus selektif untuk berpartisipasi, baik itu dari segi meeting maupun dari segi agenda. Tidak semua agenda itu memiliki manfaat yang melampaui kerugiannya. Jadi, harus selalu dilakukan cost and benefit analysis dalam setiap partisipasi Indonesia di setiap agenda dan meeting-meeting BRICS,” jelas Habib pada Kamis (10/7/2025). Ia juga menegaskan, “Dan juga harus terus dievaluasi kebutuhannya untuk menyuarakan agenda Indonesia itu seperti apa. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di BRICS, tetapi (harus) mengusung agenda spesifik.”
Sementara itu, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, dalam Konferensi Pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025), tidak memberikan penjelasan mengenai dampak keanggotaan Indonesia di BRICS terhadap negosiasi tarif dengan AS. Ia hanya menekankan bahwa Indonesia sedang fokus untuk menurunkan tarif final sebesar 32 persen. “Kita mencatat itu (ancaman Trump kepada anggota BRICS), tapi kita tidak mempertimbangkan secara khusus. Kita anggap sekarang yang tarif finalnya 32 persen, itu yang kita perjuangkan untuk dapat lebih rendah,” katanya.
Di sisi lain, Menko Airlangga Hartarto baru-baru ini bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Pejabat United States Trade Representative (USTR) Jamieson Greer di Washington DC. Airlangga mengklaim bahwa Indonesia dan AS sepakat untuk membahas kelanjutan kesepakatan tarif dalam tiga minggu mendatang.
