Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan keprihatinan mendalam atas penangkapan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (29/7/2026).
Dilansir dari MSN News, peristiwa tersebut menjadikan Anom Widiyantoro sebagai kepala daerah kelima di wilayah Jawa Tengah yang terjerat tindakan hukum oleh lembaga antirasuah sepanjang tahun ini.
Ahmad Luthfi mengaku sangat menyesalkan kejadian tersebut namun memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut terkait substansi kasus sebelum adanya keterangan resmi dari pihak KPK.
“Tunggu keterangan resmi KPK, nanti kalau saya bicara takut salah,” kata Ahmad Luthfi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebenarnya telah menempuh berbagai langkah mitigasi pencegahan korupsi, termasuk melalui penandatanganan pakta integritas dan penyusunan nota kesepahaman (MoU) antikorupsi bagi para kepala daerah.
Ahmad Luthfi mengklaim telah berulang kali memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran kepala daerah di wilayahnya agar menghindari praktik jual-beli jabatan serta segala bentuk gratifikasi.
“Saya sudah membuat tagline jabatan kita yaitu no titip-titip dan no jasa penitipan, sehingga jika ada yang mencoba menggunakan uang, saya sendiri yang akan menindak,” tegas Ahmad Luthfi.
Menurut Ahmad Luthfi, tindak pidana korupsi yang terjadi merupakan tanggung jawab individu pelaku dan tidak melibatkan institusi pemerintah daerah secara keseluruhan.
“Jadi tidak ada bupati, melainkan perseorangan yang memenuhi kriteria bukti cukup sehingga sah dilakukan OTT oleh KPK,” ujar Ahmad Luthfi.
Kasus yang menimpa Anom Widiyantoro menambah daftar panjang kepala daerah di Jawa Tengah yang tersangkut perkara hukum sepanjang tahun 2026.
Sebelumnya, KPK juga telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pimpinan daerah lainnya.
Daftar tersebut mencakup Bupati Pati Sudewo yang menjadi salah satu subjek penindakan KPK.
Selain itu, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq juga tercatat dalam deretan kepala daerah yang berurusan dengan KPK.
Selanjutnya, KPK turut memproses hukum Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman atas dugaan tindak pidana korupsi.
Nama terakhir yang masuk dalam daftar penindakan KPK sebelum Anom Widiyantoro adalah Bupati Sukoharjo Etik Suryani.
Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kini masih menunggu perkembangan proses hukum dari KPK untuk menentukan langkah administratif lanjutan bagi daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang terjerat kasus tersebut.
Seluruh sistem pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah akan terus dievaluasi untuk meminimalisir celah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.
