Jakarta – Pemerintah perketat standar keamanan dan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan menjangkau jutaan penerima manfaat.
Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi nasional di Ancol, Jakarta Utara, Senin (27/10/2025), untuk mengevaluasi program tersebut.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan, rapat ini bertujuan meminimalisir potensi masalah dan memastikan standar tetap terjaga.
Fokus utama evaluasi adalah sertifikasi juru masak di setiap Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG).
“Kita minta agar setiap SPPG ada juru masak yang bersertifikat karena dari pengalaman cara kerja yang memiliki juru masak bersertifikat lebih efisien dan lebih cepat,” ujar Dadan.
BGN juga akan memperketat uji cepat (rapid test) bahan baku dan hasil masakan, meniru standar ketat Jepang yang telah berpengalaman lebih dari 100 tahun dalam program serupa.
“Pengalaman Jepang yang sudah 100 tahun, itu 90 persen kejadian dari bahan baku. Dan kemudian juga kita ingin menguji hasil masakan sebelum dibagikan kepada penerima manfaat,” kata Dadan.
Selain itu, sterilisasi wadah makanan (food tray) menjadi perhatian serius.
Setiap SPPG akan dilengkapi alat pengering food tray bersuhu 120 derajat Celsius yang mampu mensterilkan wadah dalam tiga menit.
“Kita minta seluruh SPPG menggunakan air yang sudah bersertifikat, air kemasan atau air isi ulang yang sudah ada sertifikasi,” tegas Dadan.
Rakor ini dihadiri para kepala regional dan koordinator wilayah dari 38 provinsi.
BGN menargetkan pembangunan 25.400 SPPG hingga akhir Desember 2025, demi mencapai target 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
