Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi melakukan moratorium pembangunan dapur makan bergizi gratis (MBG) atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diambil untuk menata ulang efisiensi anggaran serta membatasi jumlah dapur maksimal enam unit di setiap kecamatan.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa lembaganya kini menghentikan sementara pendaftaran dapur baru. Langkah ini dilakukan menyusul temuan bahwa jumlah dapur yang beroperasi saat ini sudah cukup padat, terutama di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi.
“Kami akan bereskan dulu ini. Misalnya, di satu kecamatan cukup enam saja, ya sudah enam saja,” ujar Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juni 2026.
Menurut Nanik, penataan ini bertujuan agar BGN dapat menghitung ulang kebutuhan ideal dapur berdasarkan jumlah penerima manfaat di setiap wilayah. Pendaftaran dapur baru hanya akan dibuka kembali jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kekurangan fasilitas.
Selain penataan di wilayah perkotaan, BGN kini mengalihkan fokus perhatian ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Nanik mengakui bahwa selama ini pembangunan dapur justru menumpuk di kawasan aglomerasi, sementara daerah 3T belum terlayani secara optimal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
BGN juga tengah menyusun skema agar pelaksanaan program di daerah 3T tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beberapa alternatif yang disiapkan meliputi pemanfaatan fasilitas dapur umum yang sudah ada, kantin sekolah, serta melibatkan dana tanggung jawab sosial (CSR) dari perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara.
Strategi efisiensi ini menjadi fokus utama pimpinan baru BGN di tengah keterbatasan anggaran yang kini tersisa sekitar Rp 26,8 triliun. Nanik menekankan bahwa pihaknya berupaya mencari ruang penghematan lebih lanjut tanpa mengurangi target sasaran program.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, BGN memastikan tidak lagi memprioritaskan target kuantitas penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang pada tahun ini. Pemerintah kini lebih menekankan pada perbaikan kualitas layanan dan ketepatan sasaran program di lapangan.
“Kami sudah menyampaikan ke Presiden bahwa tahun ini kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas,” pungkas Nanik.
