JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan kejadian banjir di Sumatera bagian utara harus menjadi titik balik perbaikan tata kelola hutan dan lingkungan di Tanah Air. Ia menekankan bahwa bencana tersebut memperlihatkan kesalahan mendasar dalam pengelolaan lingkungan, sebagaimana pernah disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Pak Presiden dalam pidatonya mengatakan penebangan hutan liar yang tidak terkontrol berkontribusi besar terhadap bencana. Jadi, satu sisi kami mengatakan duka yang mendalam, tetapi ini juga momentum yang baik kami melakukan evaluasi kebijakan,” ucap Raja Juli dalam keterangan persnya pada Sabtu (29/11).
Raja Juli berharap kejadian banjir di Sumatera bagian utara dapat diatasi dengan cepat tanpa melebar ke wilayah lain. Menurutnya, perhatian luas terhadap bencana ini menjadi momentum yang baik. “Kita mendapatkan momentum yang baik, justru karena semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan apa yang terjadi. Mudah-mudahan tidak melebar ke wilayah lain,” tambahnya.
Pemerintah, lanjut Raja Juli, menyikapi banjir tidak hanya berhenti pada evaluasi, melainkan langsung mengambil langkah konkret. Salah satunya di Kuantan Singingi, saat Raja Juli menyerahkan Surat Keputusan (SK) Hutan Adat sebagai bentuk penguatan hak masyarakat lokal.
“Masyarakat adat selama ini tersisihkan, padahal mereka adalah kelompok yang paling mampu menjaga hutan. Legalisasi ini memberi mereka ruang untuk berkontribusi,” ujar Raja Juli.
Selain itu, ia juga meninjau Taman Nasional Tesso Nilo untuk terus melakukan restorasi. Upaya ini memastikan habitat Gajah Sumatera Domang dan keluarganya tidak terganggu. Raja Juli menegaskan pemerintah berkomitmen memperbaiki pengelolaan hutan secara menyeluruh sebagai respons atas bencana yang terjadi.
“Kedatangan saya dua hari ke Riau ini menjadi contoh apa yang kita kerjakan di tempat lain, termasuk di Sumatera Barat kita evaluasi di Sumatera Utara, Aceh dan daerah lain,” tuturnya.
