Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah berupaya memperkuat jajaran sumber daya manusia (SDM) dengan rencana ambisius mengangkat ribuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Guna merealisasikan rencana tersebut, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp3,63 triliun untuk tahun anggaran 2026.
Usulan penambahan anggaran tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Nusron dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (9/7). Ia menjelaskan bahwa alokasi terbesar dari usulan dana tersebut akan diprioritaskan untuk belanja pegawai, termasuk di dalamnya gaji bagi CPNS baru dan tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PPPK.
“Kita untuk tahun depan, kalau ingin optimal, masih membutuhkan usulan tambahan biaya dana, yang kita usulkan adalah Rp3,631 triliun dengan ketentuan seperti berikut, program dukungan manajemen kita butuh tambahan Rp1,759 triliun. Usulan paling banyak adalah untuk kepentingan tambahan anggaran belanja pegawai,” ujar Nusron pada Rabu (9/7).
Nusron merinci lebih lanjut bahwa kebutuhan belanja pegawai tersebut mencakup pengangkatan sebanyak 1.324 CPNS serta 12.513 PPPK. Pengangkatan PPPK ini, lanjutnya, berasal dari tenaga honorer atau Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) yang sebelumnya telah diputuskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk diangkat menjadi PPPK.
“Karena asumsinya ada CPNS 1.324 yang akan diangkat, ada tambahan PPPK, yang itu hasil PPNPN atau tenaga honorer yang diputuskan oleh Menpan RB harus diangkat menjadi PPPK, itu jumlahnya di kita sampai 12.513,” jelas Nusron.
Di sisi lain, Menteri Nusron juga menyinggung potensi permasalahan terkait tenaga honorer non-inti seperti pramusaji, office boy, satpam, dan sopir yang saat ini masih berstatus outsourcing. Ia mengungkapkan bahwa kelompok ini sedang menggalang aspirasi dan diperkirakan akan menyampaikan keluhan mereka kepada Komisi II DPR.
“Ini tidak termasuk yang lagi pada protes dan tidak menutup kemungkinan akan sampai ke Komisi II, terutama yang PPNPN yang selama ini terpaksa kita menjadi outsourcing yang tidak masuk dalam ketentuan Menpan RB, yang dianggap non-inti,” kata Nusron. Ia menambahkan, “Ini saya sampaikan di sini supaya nanti bapak-bapak kalau ada datang ke sini siap-siap dan jaga-jaga,” pada Rabu (9/7).
Selain alokasi untuk belanja pegawai, Kementerian ATR/BPN juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,83 triliun untuk program pengelolaan dan pelayanan pertanahan. Dana tersebut sangat dibutuhkan untuk mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang saat ini masih menyisakan kekurangan sekitar 15 juta hektare.
Nusron menjelaskan, “Gunanya untuk apa? Untuk tambahan PTSL, karena ganti PTSL tahun ini yang kena efisiensi. Supaya percepatan karena ini masih ada kekurangan di kita ini, PTSL itu masih kurang 15 juta hektare.”
Untuk program penyelenggaraan penataan ruang, Kementerian ATR/BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp33,94 miliar. Tambahan anggaran ini ditujukan secara khusus untuk percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
