Jakarta – Aliansi Pengemudi Independen (API) menginstruksikan seluruh pengemudi logistik di Indonesia untuk mengibarkan Bendera Merah Putih menjelang HUT ke-80 RI. Instruksi ini muncul setelah viralnya fenomena pengibaran bendera One Piece.
Ketua Umum API, Suroso, menegaskan instruksi tersebut usai bertemu dengan pimpinan DPR RI dan perwakilan pemerintah, Senin (4/8/2025).
“Kami sudah sepakat dan kami sudah share. Mohon bendera kita tetap, yang namanya kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Suroso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Suroso menjelaskan, kesepakatan ini diambil setelah rapat dengan pengurus asosiasi pengemudi logistik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Kami sepakat dan kemarin sudah kami rapatkan dengan pengurus setiap provinsi dan kabupaten/kota khususnya, kami harus taat dengan aturan undang-undang di negeri kita ini,” tegasnya.
Kewajiban pengibaran Bendera Merah Putih diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Pasal 7 ayat (3) UU tersebut mewajibkan pengibaran bendera pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung, kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi.
Suroso mengingatkan konsekuensi bagi pengemudi yang tidak mengikuti aturan organisasi, termasuk kemungkinan penindakan oleh pemerintah.
“Siapapun yang tidak mengikuti aturan dari organisasi sudah resiko ditanggung sendiri, bila mana perlu pemerintah untuk menindak tegas,” katanya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menilai isu pengibaran bendera One Piece sebagai upaya pihak tertentu untuk memecah belah bangsa.
“Apa yang kami sampaikan kemarin adalah bendera itu digunakan oleh sebagian pihak untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kami itu bisa memecah belah bangsa,” kata Dasco.
Meski demikian, Dasco tidak mempermasalahkan bendera One Piece sebagai kreasi visual.
Fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT RI ke-80 menjadi perbincangan hangat di media sosial. Beberapa netizen menganggapnya sebagai bentuk protes terhadap sistem yang dianggap mengkhianati nilai-nilai negara.
