Jakarta – Keputusan pemerintah untuk tidak menetapkan status bencana nasional di Sumatera menuai kecaman. Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) disinyalir jadi penyebabnya.
Kebijakan ini diduga kuat terkait dengan keterbatasan anggaran negara yang dialihkan ke program prioritas lain.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, menduga kuat masalah anggaran menjadi alasan utama pemerintah enggan menetapkan status bencana nasional.
“Satu-satunya alasan yang masuk akal adalah soal keterbatasan anggaran,” tegas Bhima, Senin (1/12/2025).
Bhima menyoroti perubahan postur belanja negara akibat efisiensi anggaran yang dialihkan ke program MBG. Akibatnya, ruang fiskal untuk tanggap darurat menjadi terbatas.
CELIOS mencatat, pemerintah lebih fokus pada kebijakan populis dan kurang memperhatikan krisis ekologis.
Pada 2026, anggaran MBG mencapai Rp 335 triliun, sekitar 8,72 persen dari belanja negara yang sebesar Rp 3.842,7 triliun.
Bhima membandingkan anggaran MBG yang 125 kali lebih besar dari anggaran BMKG (Rp 2,67 triliun), 240 kali lebih besar dari Basarnas (Rp 1,4 triliun), dan 680 kali lebih besar dari BNPB (Rp 490 miliar).
“Ironisnya, lembaga-lembaga inilah yang menangani dampak bencana akibat deforestasi dan krisis iklim,” ujarnya.
Efisiensi anggaran di pusat dinilai melemahkan kapasitas respons daerah terhadap bencana ekologis dan kerusakan lingkungan.
Banyak daerah terpaksa menanggung beban sendiri karena anggaran transfer dan dana kedaruratan ikut terpangkas.
“Pelajaran bagi 2026, anggaran MBG sebesar Rp 335 triliun harus dipangkas dan dikembalikan ke pos belanja yang terkena efisiensi, termasuk dana tanggap bencana hingga dana transfer daerah,” pungkas Bhima.
